TPN Ganjar-Mahfud: Tanpa Ada Kepastian Hukum, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulit Dikejar
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![TPN Ganjar-Mahfud: Tanpa Ada Kepastian Hukum, Laju Pertumbuhan Ekonomi Sulit Dikejar Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/8c74896d-c116-434f-a476-04aa2c8dadec.jpg)
Jakarta, MI - Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, sepakat dengan pernyataan Mahfud Md ketika mengaitkan pertumbuhan ekonomi dan masalah hukum saat debat cawapres.
Menurutnya benar apa yang disampaikan oleh cawapres nomor urut 3 itu, untuk bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi diperlukan kepastian aturan hukum yang dapat melindungi soal tersebut.
"Jadi, balik lagi bahwa masalah ekonomi ini juga menitikberatkan pada kepastian hukum. Tanpa ada kepastian hukum akan sulit ke depannya kita untuk bisa memiliki pertumbuhan yang tinggi," kata Arsjad di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12) malam.
Senada dengan Arsjad, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, mengaku sepakat atas apa yang disampaikan Mahfud saat debat cawapres soal pertumbuhan ekonomi tak akan bisa naik ke atas, jika kasus korupsi masih menjadi penyakit bangsa.
"Prof Mahfud adalah solusi karena keadilan adalah yang harus ditegakkan dulu, terutama di bidang ranah ekonomi untuk kepentingan rakyat," kata Hasto.
Karena kata Hasto, sebagus apapun program yang dibawa oleh pasangan capres-cawapres dalam meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi, semua akan percuma jika dari sisi hukum belum ditertibkan persoalan korupsi.
"Prof Mahfud bicara membumi bahwa korupsi merupakan persoalan terbesar kita, kolusi persoalan terbesar kita. Tidak ada program bagus yang dilaksanakan tanpa tertib hukum," ujarnya. (DI)
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Korupsi di PT Pelni Rugikan Negara Rp 9 Miliar, Ini Nama-nama Diduga Tersangka PT Pelni (Persero) sebagai perusahaan pelayaran dan logistik maritim (Foto: Dok Pelni)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/korupsi-pelni.webp)
Korupsi di PT Pelni Rugikan Negara Rp 9 Miliar, Ini Nama-nama Diduga Tersangka
7 jam yang lalu
![Dugaan Korupsi Banpres, KPK Periksa Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Dirjen Perlindungan dan Jamsos Kemensos Firmansyah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-ri-7.webp)
Dugaan Korupsi Banpres, KPK Periksa Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Dirjen Perlindungan dan Jamsos Kemensos Firmansyah
9 jam yang lalu
![KPK: Sampai dengan Mei 2024 Sebanyak Rp 296,5 M Hasil TPK Telah Dikembalikan ke Negara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Dok M)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/kpk-6.webp)
KPK: Sampai dengan Mei 2024 Sebanyak Rp 296,5 M Hasil TPK Telah Dikembalikan ke Negara
1 Juli 2024 11:30 WIB