Tak Hanya Soal IKN, Cak Imin Juga Tak Konsisten Soal Pembelian Alat Perang: Padahal Ikut Memberi Persetujuan Anggaran

Jakarta, MI - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengkritik utang alat perang atau alutsista padahal dia ikut memberi persetujuan anggaran saat di komisi I DPR, sindir Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.

"Cak Imin anggota Komisi I yang membidangi luar negeri-geopolitik dan pertahanan termasuk ikut memberi persetujuan terhadap postur anggaran pertahanan," ujar Meutya dikutip pada Kamis (4/1).

Selain itu, lanjut Meutya, Cak Imin menjabat ketum partai hampir 10 tahun, juga anggota DPR sejak tahun 1999, pernah pimpinan DPR, bahkan pernah menteri pula.

Meutya mengakui bahwa Cak Imin paham dengan anggaran pertahanan namun tak konsisten.

Meutya lantas menilai pernyataan Cak Imin bukan karena tidak paham namun memiliki intensi lain terhadap Menhan yang saat ini menjadi calon presiden nomor urut 2 berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka.

"Mungkin ini salah satu bentuk inkonsistensi Cak Imin sejak pilpres, setelah inkonsistensi terhadap IKN."

"Mungkin ini adalah jalan politik yang harus ditempuh Cak Imin setelah mengusung perubahan di Pilpres 2024. Masyarakat bisa menilai sendiri," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui bahwa, selain mengkritik utang alat perang itu, Cak Imin juga pada saat debat cawapres juga mengkritik soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Namun hal itu dinilai Gibran tak konsisten. Pasalnya, Cak Imin sempat ikut meresmikan dan ikut potong tumpeng di IKN. 

"Ini bagaimana? Tidak konsisten. Dulu dukung, sekarang tidak dukung karena menjadi wakil Pak Anies," ujar Gibran saat debat cawapres, Jumat (22/12).

Gibran pun menjelaskan bahwa pembangunan IKN merupakan simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. (wan)