MPR: Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Memutuskan Kebijakan Percepatan Impor
![Dhanis Iswara](https://monitorindonesia.com/storage/media/user/avatar/VoNo6JTUrDAPOfAguLpW0li1Z5jIpivBSpcblvgu.jpg )
![MPR: Pemerintah Jangan Tergesa-gesa Memutuskan Kebijakan Percepatan Impor Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/227d6784-9cb9-4830-993e-161f9b7caf64.jpg)
Banjarnegara, MI - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, meminta pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (kemendag) untuk segera menurunkan harga beras medium. Pasalnya kenaikan tersebut dinilai terlalu mencekik rakyat hingga melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.
"Kemendag harus melakukan upaya untuk meredam kenaikan harga beras medium tersebut, dan melakukan intervensi pasar, serta meminta Bulog untuk melaksanakan tupoksinya menstabilkan harga beras medium. MPR meminta pemerintah tidak tergesa-gesa memutuskan kebijakan percepatan impor," katanya kepada wartawan, Selasa (23/1).
Bamsoet sapaan akrabnya juga meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian (Kementan), untuk dapat meningkatkan produksi beras dari petani dalam negeri dengan memberikan bimbingan teknologi kepada petani untuk meningkatkan dan memulihkan kembali produksi beras di tengah musim hujan.
"MPR meminta kepada seluruh agen maupun produsen beras agar tidak menumpuk beras dalam gudang, agar tidak menimbulkan krisis beras," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Bamsoet, Kementan bersama pemangku kepentingan lainnya seperti Bulog harus menghitung secara cermat terhadap kebutuhan beras dalam negeri.
"Agar stok beras dalam negeri dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, dan harga beras tidak melonjak signifikan di atas HET," ujar Bamsoet.
Selain itu, kata Bamsoet pemerintah dan stake holder terkait harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap pendistribusian beras dan memantau harga beras di pasaran. Kemudian Bulog juga harus menstabilkan harga beras di pasaran dengan melakukan operasi pasar.
Untuk itu, MPR meminta pemerintah menjadikan faktor-faktor yang menjadi penyebab tingginya harga beras di Indonesia untuk segera diselesaikan agar harga beras kembali stabil sesuai ketetapan HET.
"Seiring dengan hal tersebut, MPR meminta agar pemerintah memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin dan kurang mampu, agar masyarakat tetap bisa membeli beras, dikarenakan beras merupakan makanan pokok bagi masyarakat Indonesia," tutupnya.
Berita Sebelumnya
Berita Selanjutnya
![Pemprov Malut Bersinergi dengan Ombudsman RI, Targetkan Zona Hijau dalam Pelayanan Publik Pj Gubernur Malut Samsuddin A. Kadir melakukan pertemuan dengan Ombudsman RI, di kediaman dinas gubernur, di Ternate, Kamis (4/7/2024) (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/pj-gubernur-malut-samsuddin-a-kadir-melakukan-pertemuan-dengan-ombudsman-ri-di-kediaman-dinas-gubernur-di-ternate-kamis-472024.webp)
Pemprov Malut Bersinergi dengan Ombudsman RI, Targetkan Zona Hijau dalam Pelayanan Publik
4 jam yang lalu
![Pengendalian Anggaran Proyek DAU: SPD Jadi Syarat Utama Tender di Pemprov Malut Plt Kepala BPBJ Setdaprov Malut, Abdul Farid Hasan (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/abdul-farid-2.webp)
Pengendalian Anggaran Proyek DAU: SPD Jadi Syarat Utama Tender di Pemprov Malut
13 jam yang lalu
![Pemprov Malut Siap Melesatkan UMKM dan Pariwisata Lokal dengan Peluncuran Gernas BBI dan BBWI 2024 Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Nurlaila Muhammad (jilbab hitam) pose bersama dengan pejabat teras Kemendesa PDTT, serta peserta kegiatan lainnya (Foto: Ist)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/staf-ahli-bidang-kemasyarakatan-dan-sdm-nurlaila-muhammad-jilbab-hitam-pose-bersama-dengan-pejabat-teras-kemendesa-pdtt-serta-peserta-kegiatan-lainnya.webp)
Pemprov Malut Siap Melesatkan UMKM dan Pariwisata Lokal dengan Peluncuran Gernas BBI dan BBWI 2024
17 jam yang lalu
![Pemprov Malut Perkuat Upaya Anti Korupsi: BPBJ Tandatangani Pakta Integritas E-Purchasing dengan Lima OPD Utama Penandatanganan Pakta Integritas antara BPBJ dan 5 OPD di lingkup Pemprov Malut (Foto: MI/RD)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/penandatanganan-pakta-integritas-antara-bpbj-dan-5-opd-di-lingkup-pemprov-malut.webp)
Pemprov Malut Perkuat Upaya Anti Korupsi: BPBJ Tandatangani Pakta Integritas E-Purchasing dengan Lima OPD Utama
3 Juli 2024 21:10 WIB