Lebih Baik jika Pak Jokowi Terang-terangan Nyatakan Dukungannya

Jakarta, MI - TPN Ganjar-Mahfud, tim pemenangan nasional yang mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD sebagai calon presiden dan wakil presiden, memberikan tanggapan terhadap pertemuan makan siang antara Presiden Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, di Magelang, Jawa Tengah pada Senin (29/1).

Calon presiden nomor 3, Ganjar Pranowo, menilai lebih baik jika Jokowi secara terang-terangan mengungkapkan dukungannya terhadap Prabowo Subianto, guna menghindari penafsiran yang bervariasi terkait kedekatan mereka.

"Menurut saya, lebih baik jika Pak Jokowi secara terang-terangan menyatakan dukungannya. Ini dapat mencegah adanya interpretasi yang beragam terhadap momen tersebut, dan kami sangat menghargai hal tersebut," kata Ganjar, Selasa (30/1).

Dengan sedikit sentuhan humor, Ganjar menambahkan, "Mungkin setelah itu mereka dapat bersama-sama menikmati hidangan seperti soto atau gudeg, ya."

Ganjar, yang sebelumnya menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, menyimpulkan bahwa sikap Jokowi dalam konteks ini dapat ditafsirkan dengan berbagai cara.

Menurutnya, saat ini terdapat ketidakpastian antara fakta politik dan regulasi, yang memunculkan perdebatan.

"Kadang-kadang sulit membedakan antara fakta dan regulasi, sehingga timbul pertanyaan seperti 'Apakah ini bagian dari kampanye? Dan orang lain mungkin akan menyatakan, ini bukan kampanye'," jelasnya.

Oleh karena itu, Ganjar mengajak semua pihak untuk menggunakan kekuasaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Masyarakat sipil ingin agar tetap netral dan tidak berpihak, mari kita gunakan kekuasaan dengan mematuhi aturan yang berlaku. Ini menjadi topik perdebatan saat ini," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, menyatakan bahwa mereka tidak ingin menanggapi pertemuan tersebut secara negatif. 

Tim tersebut menghormati pertemuan antara dua tokoh politik elit tersebut, menganggap bahwa ada kemungkinan pembahasan hal-hal penting dalam pertemuan tersebut.

Andika Perkasa, mantan Panglima TNI, mengungkapkan bahwa jika Presiden Jokowi memihak pada Prabowo, hal itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan tidak istimewa. 

Menurutnya, pertemuan antara keduanya adalah suatu hal yang lumrah dan yang terpenting adalah mematuhi peraturan perundang-undangan.

"Menurut saya siapa berpihak pada siapa juga sesuatu yang normal, yang penting kita semua mematuhi peraturan perundangan-undangan," ungkap Andika.

Dia menyatakan bahwa TPN Ganjar-Mahfud tidak terlalu khawatir terhadap pertemuan tersebut yang berlangsung di wilayah tradisional PDI Perjuangan (PDIP).

Pertemuan antara Jokowi dan Prabowo berlangsung di sebuah warung bakso di Magelang, dengan Jokowi mengenakan batik dan Prabowo memakai kemeja biru muda.

Ini merupakan pertemuan terbuka kedua antara keduanya dalam satu bulan terakhir, setelah sebelumnya mereka makan malam bersama di sebuah restoran di kawasan Jakarta Pusat pada 5 Januari 2024.

Di lain pihak, Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja menganggap pertemuan ini sebagai indikasi dukungan Jokowi kepada Prabowo, yang merupakan calon presiden berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi. 

Menyikapi kemungkinan adanya kampanye terselubung dalam pertemuan tersebut, Rahmat Bagja tidak memberikan banyak komentar.

Rahmat menyatakan bahwa Bawaslu akan melakukan pengawasan, terutama untuk memastikan apakah fasilitas pemerintah digunakan atau tidak dalam pertemuan tersebut. 

Ia menekankan pertanyaan terkait peran Jokowi dalam pertemuan tersebut, apakah sebagai Menteri Pertahanan atau sebagai individu pribadi, serta apakah ada ajakan dukungan terhadap pasangan tertentu.

Rahmat menegaskan bahwa Bawaslu akan fokus mengawasi apakah pertemuan tersebut melibatkan unsur kampanye, dan apakah ada izin kampanye yang diperlukan. 

Pengawasan tersebut, menurut Rahmat, akan berfokus pada aspek kampanye, terutama terkait ajakan dukungan dan penggunaan fasilitas pemerintah.

Meskipun banyak yang menduga pertemuan tersebut sebagai simbol dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024, Rahmat menyatakan sulit menilai pertemuan tersebut sebagai simbol dukungan, terutama dalam konteks hukum. 

Ia menekankan bahwa penilaian terhadap simbol-simbol semacam itu, kecuali yang berkaitan dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi suatu hal yang rumit dalam kerangka hukum.

"Dia sebagai apa? Sebagai Menhan atau sebagai pribadi. Bawa orang apa tidak? Kemudian, ayo pilih kami... ayo pilih kami? Enggak ada kan?" katanya.