Bansos Bukan Diberikan di Pinggir Jalan, Anies Sindir Siapa?

Jakarta, MI - Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menyoroti bantuan sosial atau bansos dalam arena debat pilpres kelima pada Minggu (4/2) malam. Hal ini bermula dari pertanyaan Ganjar Pranowo yang merupakan capres nomor urut tiga.

Ganjar bertanya, bagaimana pemberian bansos agar tepat sasaran, tidak menimbulkan kecemburuan dan tidak ada klaim dari individu atau kelompok tertentu?.

Anies mengatakan pemberian bansos diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima manfaat dan diberikan melalui jalur birokrasi. “Dia diberikan dan disesuaikan dengan kebutuhan penerima. Bansos harus tanpa pamrih, tepat sasaran melalui pendataan baik, akurat dan mekanisme melalui jalur birokrasi bukan dipinggir jalan,” kata Anies menjawab pertanyaan Ganjar.

Anies menegaskan tidak boleh ada masyarakat miskin dan prasejahtera yang tidak terdata untuk mendapatkan bansos. Oleh sebab itu, pendataan penerima bansos haus akurat dengan melibatkan elemen masyarakat paling bawah seperti RT/RW.

Lantas Anies mengusulkan bansos plus dengan jumlah bantuan ditingkatkan dan masyarakat penerima bansos diberi pelatihan. “Angka ditingkatkan, yang belum masuk,dimasukan dan diberi pelatihan, pendampingan biar pelan-pelan mandiri”.

Anies juga mendorong pemberian bantuan cash dan ditransfer sehingga dapat dipergunakan sesuai kebutuhan. Pemberian bansos dengan barang-barang, disebut Anies hanya akan menguntungkan perusahaan besar.

Anies menegaskan, bansos diberikan oleh negara dengan biaya dari APBN. Anies bercerita pengalamannya menyalurkan bansos saat menjadi gubernur DKI Jakarta.

“Bansos atas nama negara. Saya bertugas di Jakarta, kardus bansos diberi label dibiayai APBD DKI bukan dari gubernur,” kata Anies menegaskan.

Ganjar pun mengamini penjelasan dari Anies terutama untuk perbaikan data. "Kali saya pasti setuju dong, karena proses logic lintignya adalah data yang perlu diperbaiki, ini yang harus dilakukan ketika kades-kades yang bersusah payah diberikan ke atas, balik lagi ke data yang sama seolah-olah kita abai pada soal data ini. Sehingga betul-betul bansos yang diberikan yang rencananya menurunkan kemiskinan, mengurangi get," jelas Ganjar yang juga mantan Gubernur Jawa Tengah.

Menurut Ganjar, bansos untuk menurunkan kemiskinan. "Tapi get tidak, berapapun besarnya, get-nya tetap tinggi, ini menarik dan kami puny data yang kita bisa baca dan tentu saja ini penting paradigma bansos sekali lagi ini betul-betul hak rakyat," lanjut Ganjar.

Tugas negara dan pemerintah, tambah Ganjar adalah memastikan itu bahwa ini adalah tepat sasaran dan tepat waktu. "Dan kami berusul bantuannya ganti aja deh, bantuan kesra, karena tugas negara itu menciptakan keadilan sosial bukan menciptkan bantuan sosial," 

Anies pun menimpali, yang dibutuhkan juga bahwa "Kita harus memulai memikirkan opsi bahwa bantuan itu berbentuk cash-transfer, mengurangi potensi korupsi dalam pengadaan barang".

"Karena kita tahu pengadaan bansos itu pada satu sisi memang membantu, di sisi lain memberikan usaha apa, justru usaha-usaha raksasa karena yang diisikan disitu adalah produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa," tambah Anies. 

Menurut Anies, hal ini yang harus dikoreksi. "Bila bantuan itu diberikan langsung dalam bentuk cash-transfer saya kira perlu kita pertimbangkan. Mereka langsung gunakan sesuai dengan kebutuhannya," ungkap Anies.

Lalu yang soal data, data ini sesungguhnya bisa dikerjakan bersama-sama. "Kami pernah lakukan itu, pasti sama nih pak Ganjar, berikan kepada RT, RW, mereka musyawarah mencocokan siapa dalam daftar itu yang benar, siapa dalam data itu yang keliru, PKK, LMK, kemudian Karang Taruna, RT, RW mereka bekerja membantu datanya akurat dananya dipake sesuai kebutuhan," demikian Anies.