Jangan Gunakan Kampus untuk Politik Pemihakan yang Memanaskan Suasana

Jakarta, MI - Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan Bogor dan Ketua Forum Pengacara Konstitusi, Prof. Andi Muhammad Asrun meminta para guru besar dalam menyampaikan aspirasinya tidak menggunakan nama kampus untuk politik pemihakan yang memanaskan suasana. 

“Saya melihat kelompok ini hanya sekelompok kecil akademisi yang menyuarakan aspirasi, sehingga tidak fair bila mengatasnamakan perguruan tingginya. Saya melihat gerilya politik kampus tidak sehat," kata Andi Asrun, Minggu (4/2).

Menurutnya, para guru besar tersebut sedang melakukan memobilisasi sikap politik atas dasar preferensi pilihan Paslon Capres-Cawapres tertentu. Dengan tujuan menghambat keterpilihan salah satu pasangan calon, Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Andi Asrun juga mempertanyakan, kenapa baru sekarang bersikap kritis menjelang pencoblosan 14 Februari mendatang. "Kemana suara kritis ini ketika terjadi kenaikan harga BBM yang buat rakyat makin susah hidupnya?” ujarnya.

Dia juga mempertanyakan kemana suara kritis para guru besar tersebut juga tidak terdengar. Tepatnya ketika para mahasiswa UI, ITB UGM, IPB meminta Rektor meninjau ulang kenaikan SPP Kuliah. 

Dia memahami kritik adalah bagian dari kebebasan mimbar akademik namun dia meminta agar para guru besar berhenti. Dengan berpura-pura bersuara kritis menjelang pencoblosan, karena dibalik sikap kritis ini dapat diduga sebagai politik partisan.

Sebelumnya, gelombang kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang dari kalangan sivitas akademika. Mahasiswa hingga guru besar sejumlah universitas ternama di Tanah Air ramai-ramai menyoroti sikap Jokowi pada Pemilu 2024. 

Sejauh ini, sikap tersebut telah dikemukakan oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI). Serta Universitas Islam Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), dan Universitas Padjadjaran (Unpad). 

Mereka meminta Pemilu 2024 digelar secara demokratis, dan Presiden berhenti cawe-cawe atau ikut campur. Diawali oleh UGM pada 31 Januari 2024, para guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi Bulaksumur. 

Dalam petisi tersebut, mereka merasa prihatin dengan tindakan sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini. Dimana dinilai telah menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial serta menyinggung pelanggaran etik di MK.