Tanggapi Pernyataan Anies Soal Bansos, Airlangga: Tak Pernah Ada Pemberi yang Mengklaim

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 4 Februari 2024 23:18 WIB
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (Foto: MI/Dhanis)
Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto (Foto: MI/Dhanis)

Jakarta, MI - Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menanggapi soal polemik bantuan sosial (bansos) yang sempat disinggung dalam debat Pilpres kelima oleh capres 01 Anies Baswedan dan capres 03 Ganjar Pranowo.

Menurutnya, bansos adalah hak rakyat yang sumbernya berasal dari rakyat sendiri dan dibagikan kepada orang yang telah terdata berhak menerima bantuan dari pemerintah.

"Jadi kalau bansos, itu sepenuhnya untuk rakyat dari anggaran rakyat sehingga ini semuanya dilaksanakan sesuai dengan data yang ada. Kalau data belum lengkap, itu dilengkapi lagi," kata Airlangga di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2) malam.

Airlangga juga membantah, pernyataan Anies yang mengatakan pemberi bansos bukan untuk yang diberi. Pasalnya kata dia, selama ini tak pernah ada pemberi bansos yang mengklaim soal yang dimaksudkan oleh Anies.

"Tidak pernah ada pemberi yang mengklaim, semua dilakukan rakyat oleh pemerintah sejak sebelum Covid, PKH kemudian KIS KIP. Jadi tidak ada," ujarnya.

Menko Perekonomian itu juga menegaskan, bahwa penyaluran bansos selama ini selalu tepat sasaran kepada yang berhak menerima.

"Tepat sasaran, ada yang belum terima diperbaiki pada saat Covid kita bikin," tuturnya. 

Sebelumnya, Anies mengatakan mengatakan bahwa bansos adalah bantuan pemerintah untuk penerima dan bukan untuk pencitraan pemberinya.

Hal itu disampaikan Anies usai mendapatkan pertanyaan dari capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengenai tata kelola bansos pada debat Pilpres kelima yang diselenggarakan oleh KPU RI di JCC Senayan Jakarta, Minggu (4/2) malam.

"Pertama kita harus menyasari bahwa bansos adalah bantuan untuk penerima, bukan pemberi. Karena ia diberikan sesuai dengan kebutuhan," kata Anies.

Selain itu, Anies juga mengatakan bahwa pembagian bansos harus tepat sasaran. Dan pemberiannya itu pun harus ada mekanisme yang mengatur, bukan justru dibagikan di pinggir jalan.

"Pemberian bansos harus tepat sasaran. Mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi bukan diberikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan jalur birokrasi," jelas Anies.(DI)