Chudry Sitompul Tegaskan Civitas Akademika UI Kritik Joko Widodo Bukan Politisasi

Jakarta, MI - Gelombang kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) datang dari kalangan civitas akademika. Mahasiswa hingga guru besar sejumlah universitas ternama di Tanah Air ramai-ramai menyoroti sikap Jokowi pada Pemilu 2024. 

Sejauh ini, sikap tersebut telah dikemukakan oleh sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Indonesia (UI). Serta Universitas Islam Indonesia (UI), Universitas Andalas (Unand), Universitas Padjadjaran (Unpad) dan lainnya.

Guru besar hukum pidana Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul menegaskan bahwa, apa yang dilakukan oleh para guru besar itu, khususnya Universitas Indonesia tidak terkait dengan kepentingan politik pihak-pihak tertentu.

Pasalnya, kata dia, guru besar-guru besar Universitas Indonesia menyapaikan kritikan berdasarkan keadaan demokrasi saat ini.

"Saya sih mendukung, mereka kan dari segi keilmuan, realita atau fakta-fakta di masyarakat, guru besar Universitas Indonesia melihat ini, keadaan atau kehidupan demokrasi kita ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Merekakan merespons apa yang terjadi di masyarakat, lalu dianalisa," ujar Chudry begitu disapa Monitorindonesia.com, Senin (5/2).

"Jadi saya kira para guru besar ini bukan politisi, bukan  partisan atau politisasi mereka-mereka itu juga. Guru besar itu tahu menempatkan posisinya bukan untuk memenangkan salah satu paslon dalam pemilihan presiden 2024 mendatang," tegasnya menambahkan.

Maka dari itu, hal ini perlu diperhatikan negara termasuk eksekutif, legislatif dan yudikatif agar supaya demokrasi dijalankan sesuai dengan cita-cita dan ketentuan hukum.

"Hukum itu bukan bukan saja undang-undang, kebiasaan dan etika juga merupakan bagian daripada hukum. Maka dari itu, sekali lagi saya sebagai bagian daripada Universitas Indonesia mendukung sikap daripada para guru besar-guru besar yang menyampaikan kritikan itu lewat petisi mereka itu," tutupnya.

Presiden Jokowi ramai-ramai dikritik oleh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. "Ya, itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan," kata Jokowi menanggapi soal kritikan dari sejumlah perguruan tinggi itu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2).

Kritik ini merupakan buntut dari pernyataan Jokowi yang menyebut presiden boleh memihak dan berkampanye di Pilpres 2024.