Pengamat: Jika Sampai Pilpres Chaos, Ini Kegagalan Jokowi

Dhanis Iswara
Dhanis Iswara
Diperbarui 7 Februari 2024 16:23 WIB
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Ist)
Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Ist)

Jakarta, MI - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, mengatakan Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 berpotensi besar berujung kacau (chaos). Mengingat banyaknya kejanggalan dalam penyelenggaraan Pilpres kali ini.

Menurutnya, kekecewaan masyarakat terhadap Pilpres 2024 ini begitu banyak. Dimulai dari perubahan persyaratan batas usia capres dan cawapres, hingga pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang masih menjadi polemik sampai saat ini.

"Begitu juga dengan putusan MKMK terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua MK. Dan putusan DKPP terkait dengan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU, menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilpres kali ini," kata Fernando saat dihubungi Monitorindonesia.com, Rabu (7/2).

Selain itu, kata Fernando, dugaan tentang ketidaknetralan TNI, Polri dan ASN serta penyalahgunaan anggaran negara juga membuat banyak berbagai kalangan mulai menunjukkan perlawanannya. Hal tersebut dapat dilihat dari kritik yang dilakukan oleh berbagai tokoh bangsa dan kalangan akademisi.

"Tentu apa yang dilakukan oleh kalangan tokoh bangsa dan akademisi bentuk ketidakpercayaan atas penyelenggaraan pemilu terutama pilpres pada kali ini. Sehingga akan semakin memperbesar peluang untuk tidak diakuinya hasil pilpres karena dianggap tidak dilakukan secara jujur, adil, demokratis dan terbebas dari intervensi," urainya.

Sehingga dari sebab-sebab itu semua kata Fernando, Pilpres 2024 sedang membuka pintunya sendiri untuk terjadinya chaos.

"Akibatnya akan semakin membuka peluang terjadinya chaos, karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pilpres yang salah satu kontestannya adalah anak Presiden Jokowi," ujarnya.

Lebih lanjut, kata Fernando, apabila sampai terjadi chaos pada Pilpres kali ini, maka presiden Jokowi telah gagal dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

"Kalau sampai terjadi chaos pasca pilpres yang akan datang, berarti kegagalan Jokowi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pilpres diakhir masa jabatannya," terangnya. (DI)