PDIP Siap Oposisi, Luka Politik Cukup Mendalam!

Tim Redaksi
Tim Redaksi
Diperbarui 17 Februari 2024 13:28 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (Foto: MI/Dhanis)
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto (Foto: MI/Dhanis)

Jakarta, MI - PDI Perjuangan yang dikabarkan siap menjadi oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan pengalaman partainya menjadi oposisi periode 2004 - 2014 telah banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi.

Asal tahu saja, PDIP sendiri telah menjadi opisisi pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama 10 tahun. "Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri," kata Hasto Kristiyanto dikutip pada Sabtu (17/2).

Di tengah pengalaman itu, Hasto juga memuji pihaknya yang dapat membentuk hak angket dalam dugaan kecurangan Pemilu 2009, termasuk memperjuangkan pemilih luar negeri yang tak bisa mencoblos karena masalah administrasi.

"Kecurangan dari hulu ke hilir memang benar terjadi. Hanya saja kita berhadapan dengan dua hal. Pertama, pihak yang ingin menjadikan demokrasi ini sebagai kedaulatan rakyat tanpa intervensi manapun. Kemudian, pihak yang karena ambisi kekuasaan dan ini diawali dari rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi," ungkap Hasto, ketika menjelaskan alasan partainya memutuskan untuk menjadi oposisi.

Kendati, menurut peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti langkah PDI-P ini bisa dimaklumi karena luka politik PDIP cukup mendalam.

“Karena dengan kekuatan politik PDI-P yang sesungguhnya terbesar saat ini, tetapi mengalami kekalahan dalam pilpres akibat dukungan politik Jokowi yang meski tidak terang-terangan mengarah pada Prabowo dan tentu anaknya, Gibran,” kata Puput sapaan Aisah Putri Budiarti.

Gerindra Bergerilya

Menanggapi kabar PDIP siap beroposisi, Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Indonesia Raya, Ahmad Muzani, manyatakan bahwa pihaknya sudah bergerilya untuk berkomunikasi dengan partai-partai nonkoalisi pendukung 02. Hal itu sesuai arahan calon presiden Prabowo Subianto.

"Tadi baru saja Pak Prabowo menyampaikan akan mendatangi beberapa tokoh yang juga tidak mendukung. Kami menghormati. Tetapi sekali lagi keinginan Pak Prabowo untuk merangkul semua kekuatan tetap akan kami lakukan dan misalnya tokoh-tokoh yang ditemui di luar koalisi," ujar Muzani saat ditemui usai berziarah di makam Habib Ali Kwitang di Jakarta, Jumat, (16/2/2024).

Belakangan, beberapa pihak dari koalisi pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 dan 03 melemparkan dugaan kecurangan Pemilu yang sistematis dan masif. Menanggapi hal itu, Muzani mengeklaim pihaknya akan segera membuktikan bahwa hasil pemilu tidak curang.

Di lain pihak, Muzani pun optimistis perolehan suara Gerindra di Pemilihan Legislatif 2024 meningkat. Meskipun hasil quick count menyatakan sebaliknya. "Perhitungan kami ada kenaikan baik presentasi di partai ataupun jumlah kursi," ungkapnya.

NasDem Tak Ingin Buru-buru

Berbeda dengan PDIP, partai Nasional Demokrat (NasDem) yang mengusung capres Anies Baswedan yakni NasDem justru mengaku tidak ingin terburu-buru menentukan sikap usai gelaran pilpres 2024.

Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, mengatakan hingga saat ini belum ada arahan sikap dari Ketua Umum NasDem Surya Paloh. "Kita sejauh ini belum ada arahan dari Ketua Umum Bang Surya Paloh," kata Sahroni dalam keterangan resminya.

Sahroni bilang, Nasdem masih akan fokus menunggu hasil real count dari pihak komisi pemilihan umum (KPU) pada tanggal 20 Maret mendatang. 

"Sikap resmi NasDem baru akan ditentukan setelah selesai rekapitulasi manual oleh KPU," pungkasnya.

Sebagai informasi, bahwa hasil quick count Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 oleh beberapa lembaga survei telah selesai dan data yang masuk sudah hampir 100%. Hasilnya, pasangan nomor urut 02 yakni Prabowo-Gibran terlihat bakal unggul di satu putaran.

Menurut hasil quick count alias hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara di atas 50%. Sementara itu, perolehan suara PDIP unggul dari partai lainnya. PDIP meraih suara 17,28% menurut hitung cepat Litbang Kompas. (wan)