Paripurna di Tengah Desakan Hak Angket, Pesan Puan: Etika Politik untuk Siap Kalah dan Siap Menang

Jakarta, MI - Dalam pembukaan rapat paripurna DPR ke-13 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Selasa (5/3). 

Rapat paripurna hari ini digelar di tengah desakan penggunaan hak angket DPR untuk mengusut dugaan kecurangan penyelenggaraan Pilpres 2024. Usulan tersebut pertama kali didorong oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Ketua DPR RI Puan Maharani berpesan agar siap menang dan kalah harus disertai dengan etika politik penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan adil sesuai amanat konstitusi. 

 "Sebagai kompetisi maka menang dan kalah selalu ada dalam pemilu. Kita dituntut untuk memiliki etika politik untuk siap kalah dan siap menang," pesan Puan, sebagaimana dibacakan Wakil Ketua DPR RI  Sufmi Dasco Ahmad.

Yang terpenting, lanjut pesan Puan, negara harus bisa menciptakan kondisi yang memungkinkan rakyat menggunakan kedaulatan hak secara bebas. 

"Oleh karena itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk menciptakan pemilu sebagai prosedur demokrasi yang harus berada dalam budaya politik yang makin maju, yang ditunjukkan dengan cara berpolitik yang semakin beradab dan mencerdaskan kehidupan rakyat," lanjut Dasco membacakan pesan Puan.

Diketahui, bahwa Ketua DPR dari Fraksi PDIP Puan Maharani tidak hadir dalam paripurna ini karena sedang kunjungan kerja ke Prancis. Selain Puan, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin tidak hadir.

Pimpinan yang hadir hanya wakil ketua DPR dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, wakil ketua DPR dari Fraksi Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, dan wakil ketua DPR dari Fraksi NasDem Rachmat Gobel. 

Sementara Anggota DPR yang hadir secara fisik sebesar 28,5% dari total keseluruhan. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh hadir 164 orang dan izin 126 orang, sehingga total 290 orang dari 575 anggota DPR RI.