Pengamat Sebut Usulan PSI Konyol dan Patut Dicurigai


Jakarta, MI - Pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Grace Natalie yang mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi ketua koalisi di atas Ketua Umum Partai Politik menuai berbagai kecaman.
Pengamat Politik Citra Institute Efriza, menilai usulan tersebut sangat patut dicurigai karena bisa saja ada persengkokolan jahat yang ingin mengelola dan menguasai negara.
"Ini langkah keliru, patut dicurigai ini adalah ide sebuah kongsi jahat dalam mengelola negara," kata Efriza saat berbincang dengan Monitorindonesia.com, Selasa (12/6/2024).
Kata Efriza, boleh saja Jokowi mengerdose Prabowo Subianto dalam memperebutkan kursi presiden, bahkan menjadi king maker. Tetapi, bukan kemudian mengistimewakan Jokowi dengan cara yang berlebihan.
"Selama sebelum Pilpres masih lumrah, tapi tidak karena menang koalisi ini kemudian dalam memerintah Jokowi diistimewakan, itu pemikiran konyol," ujarnya.
Karena kata Efriza, Jokowi setelah selesai masa jabatannya sebagai Presiden, ia tidak bisa mencampuri urusan pemerintahan yang baru jika Prabowo telah ditetapkan sebagai Presiden.
"Jelas-jelas Jokowi sudah habis masa jabatannya sebagai Presiden sudah dua periode. Jadi, Prabowo tidak punya kewajiban menjalankan semua kebijakan Jokowi meski ia menjanjikan keberlanjutan," urainya.
Kata Efriza, jika usulan PSI sampai dijalankan maka koalisi tersebut benar-benar bernapaskan kongsi jahat dalam mengelola negara.
"Jika disetujui oleh partai-partai politik di pemerintahan artinya independensi partai masing-masing sudah hilang, bahasa Sarkasnya, jadi mending satukan saja seluruh partai dengan ketua umumnya Jokowi," tukasnya.
Efriza juga menilai, bahwa usulan PSI tidak lebih dari sekadar lelucon. Menurutnya apa yang dilontarkan oleh Grace sangatlah konyol dalam demokrasi Indonesia.
"Lelucon PSI konyol, dipikir partai-partai pendukung pemerintah harus seperti PSI yang Jokowisme," pungkasnya.
Topik:
usulan-psi-konyol grace-natalie politik prabowo-gibran pengamat presiden-jokowiBerita Terkait
![Lamban soal RDF Rorotan, Pengamat: Pramono Harus Pecat Kadis LH Jakarta Asep Kuswanto Demo warga di RDF Rorotan, Jakarta Utara [Foto: Tangkapan layar]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/rdf-rorotan-1.webp)
Lamban soal RDF Rorotan, Pengamat: Pramono Harus Pecat Kadis LH Jakarta Asep Kuswanto
20 Mei 2025 10:31 WIB

Puan Maharani Tegaskan Prabowo Presiden: Tak Ada Matahari Kembar di Pemerintahan
14 April 2025 14:33 WIB