DKPP Diminta Segera Pecat Pimpinan KPU RI yang Terlibat Dugaan Tindakan Asusila


Jakarta, MI - Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, berharap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberikan sanksi tegas kepada ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari yang diduga melakukan tindakan asusila.
Untuk diketahui, DKPP mengundang Ketua KPU RI dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik berupa tindakan asusila, yang dimulai sejak pagi tadi di Kantor DKPP, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2/24).
"Saya berharap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu benar-benar tegas dalam memberikan sanksi kepada para penyelenggara pemilu yang menyalahgunakan jabatan untuk melakukan asusila," kata Fernando saat dihubungi Monitorindonesia.com Rabu (22/5/2024).
"Jangan hanya memberikan sanksi administrasi yang tidak berdampak bagi penyelenggaran," sambung Fernando.
Menurutnya, berdasarkan kabar yang tersebar, tindakan asusila yang dilakukan oleh bukan hanya Ketua KPU, tetapi pimpinan KPU lainnya mesti segera ditindak.
"Apalagi yang dilakukan adalah perbuatan asusila yang sangat mungkin dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk memanfaatkan Ketua KPU dan komisioner lainnya yang diduga senang berbuat asusila," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta DKPP agar segera memecat Ketua dan anggota KPU RI apabila terbukti melakukan tindakan tersebut.
"Sebaiknya DKPP memecat para komisioner KPU yang terbukti melakukan perbuatan asusila," pungkasnya.
"Jangan hanya memberikan sanksi peringatan keras. Apalagi dalam waktu dekat akan diselenggarakan pilkada serentak," tambahya menegaskan.
Topik:
DKPP Sidang Ketua KPU Hasyim Asy'ari Pimpinan KPU Harus Dipecat Tindakan Asusila KPU RIBerita Sebelumnya
Komisi I DPR Khawatir Dampak Negatif Starlink Elon Musk
Berita Selanjutnya
Ahmad Muzani: Bobby Gabung ke Gerindra Hal yang Ditunggu
Berita Terkait

Prabowo dan DPR Didesak Rekomendasikan DKPP Berhentikan Komisioner KPU, Acap Kali Bikin Keputusan Kontroversial
22 September 2025 13:40 WIB

Aturan Baru! KPU 'Rahasiakan' Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, Ada Apa?
15 September 2025 21:51 WIB

HUT ke-13 DKPP: 5.832 Pengaduan Masuk, 52% Penyelenggara Direhabilitasi
12 Juni 2025 20:48 WIB

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK
10 Maret 2025 16:08 WIB