Harap-harap Cemas Pendukung Prabowo-Orang Dekat Jokowi dapat Jabatan di BUMN

Jakarta, MI - Masifnya bagi-bagi jabatan komisaris dan direksi anak usaha Badan Usaha Milik Negara atau BUMN kepada para pendukung Prabowo Subiantor-Gibran Rakabuming Raka serta kerabat Presiden Joko Widodo alais Jokowi belakangan menjadi sorotan publik. 

Tak hanya anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, jabatan komisaris BUMN juga diberikan kepada para petinggi partai-partai politik pendukung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih tersebut.

Mereka yang mulai ditempatkan di jajaran petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dikhawatirkan dapat mengulangi praktik yang kerap terjadi pada dua periode pemerintahan Jokowi. 

Pun, pengamat dan aktivis menilai "politik balas budi" semacam ini bisa merongrong kinerja BUMN dan akhirnya merugikan negara. Dan bahkan, pengamat menilai ada indikasi penyalahgunaan kekuasaan dari praktik "bagi-bagi jabatan" ini, sementara aktivis menyerukan agar BUMN tidak sekadar menjadi "sapi perah" penopang rezim.

Apalagi, belakangan banyak perusahaan BUMN mengalami masalah, baik karena tidak dapat dipertahankan karena tidak dapat memberikan keuntungan ataupun karena ada persoalan keuangan dan adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Terakhir publik disuguhkan kasus korupsi PT Timah yang merugikan negara Rp 300 triliun, PT Antam yang mengalami persoalan 109 ton Emas, begitu juga dengan PGN, dan terakhir Indofarma.

"Saya melihat, banyaknya persoalan yang dialami oleh perusahaan BUMN sejak semakin banyaknya para relawan ataupun tim sukses atau kader partai yang dimasukkan sebagai pejabat di perusahaan BUMN selaku direksi atau komisaris," kata pengamat kebijakan publik, Fernando Emas begitu dia disapa Monitorindonesia.com, Sabtu (15/6/2024) malam.

Menurut bos Rumah Politik Indonesia (RPI) ini, bagi-bagi jabatan oleh penguasa terhadap para pendukungnya sebagai direksi atau komisaris membuat profesionalisme perlu kembali dilakukan evaluasi.

"Saya berharap Prabowo Subianto dan juga Menteri BUMN yang akan ditunjuk benar-benar melakukan proses seleksi secara ketat terhadap pengangkatan direksi dan komisaris perusahaan BUMN sehingga tidak hanya merupakan bagi-bagi jabatan saja," harap Fernando.

Kalaupun kader partai, relawan ataupun tim sukses, tambah Fernando yang juga praktisi hukum, akan ditempatkan sebagai komisaris atau direksi sebaiknya orang yang memang memiliki kompetensi terkait dengan perusahaan dimana yang bersangkutan akan ditempatkan. 

"Sehingga kedepannya tidak semakin banyak perusahaan BUMN yang bermasalah dan mengalami kerugian akibat dampak dari bagi-bagi jabatan terhadap para pendukungnya," tandas Fernando Emas.

Meski pendapat Fernando Emas demikian, namun seorang mantan pendukung Presiden Jokowi yang sempat menjabat komisaris BUMN meminta publik memberi waktu pada para komisaris baru untuk membuktikan diri.

Di sisi lain, pemerintah menegaskan para komisaris BUMN terpilih telah melalui uji kelayakan dan kepatutan. Pemilihan politikus sebagai komisaris pun dirasa wajar karena, biar bagaimanapun, setiap keputusan besar yang diambil BUMN biasanya membutuhkan dukungan politik.

Riza Primadi, mantan Komisaris Independen PT Kereta Api Indonesia (KAI) berpendapt, bahwa wajar saja bila siapa pun yang terpilih sebagai pemimpin membawa "orang-orang yang dipercaya" untuk menempati jabatan penting, entah sebagai menteri ataupun komisaris BUMN.

Hal seperti ini, katanya, lumrah terjadi di mana-mana, termasuk di Inggris dan Amerika Serikat (AS).

Apabila tak memiliki latar belakang yang sesuai, "orang-orang kepercayaan" yang mendapat jabatan itu setidaknya harus punya kemauan belajar dan bekerja dengan serius, ujar Riza.

Riza menuturkan, publik seharusnya memberi waktu bagi para komisaris baru untuk membuktikan diri dan tidak langsung menghakimi. "Sebenarnya setelah enam bulan baru ketahuan seseorang itu layak atau tidak [menjadi komisaris]. Kalau belum apa-apa sudah di-judge, kalau dalam Islam ya suuzan itu, berburuk sangka," kata Riza, Jum'at (14/6/2024).

Namun, tidak bisa dimungkiri, kata Riza ada pula orang-orang yang telah diberi jabatan komisaris BUMN tapi tidak bekerja dengan baik dan akhirnya hanya "duduk-duduk" tanpa kontribusi.

"Kalau itu salah yang milih. Rekam jejak yang bersangkutan harus diteliti sehingga bisa dipastikan bahwa dia mampu untuk duduk di kursi komisaris BUMN," tandasnya.

Lalu, siapa saja orang-orang terdekat Jokowi dan TKN Prabowo-Gibran yang mendapat jabatan di BUMN? 

1. Tsamara Amany Tsamara Amany Alatas merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) selama periode 2017-2022. Dia menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI sekaligus juru bicara calon presiden-calon wakil presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019. 

Dikutip dari laman Kementerian BUMN, Tsamara diangkat sebagai Staf Khusus V Menteri BUMN sejak Desember 2023.  Hal ini sesuai Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-347/MBU/12/2023 tentang Pengangkatan Staf Khusus V Menteri Badan Usaha Milik Negara. 

Selain itu, Tsamara juga diangkat sebagai Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-394/MBU/12/2023 pada 19 Desember 2023. 

2. Siti Zahra Aghnia Siti Zahra Aghnia merupakan istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan.

Dikutip dari laman resmi Pertamina Patra Niaga, Siti Zahra Aghnia diangkat sebagai Komisaris Independen PT Pertamina Patra Niaga per 1 Januari 2024. Hal ini ditetapkan dalam Keputusan Pemegang Saham secara Sirkuler PT Pertamina Patra Niaga tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan. 

3. Prabu Revolusi Prabunindya Revta 

Revolusi atau Prabu Revolusi diangkat menjadi Komisaris Independen PT Kilang Pertamina Internasional per Februari 2024. Diberitakan Kompas.com (25/2/2024), Prabu kerap mendampingi Gibran berkampanye pada Desember 2023. 

Dia dikenal sebagai anggota TKN Prabowo-Gibran. Sebelumnya, Prabu merupakan Deputi Komunikasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Namun, dia dipecat karena dianggap kurang berkontribusi. 

4. Condro Kirono Komjen Pol. (Purn.) Condro Kirono bertugas sebagai wakil ketua TKN Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Dia merupakan pensiunan perwira tinggi yang terakhir bertugas sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri. 

Dikutip dari laman Pertamina, Condro ditunjuk sebagai Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) per 10 Juni 2024. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-128/MBU/06/2024. 

Sebelumnya, Condro pernah menjabat posisi sebagai Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero) pada 2019. 

5. Simon Aloysius Mantiri Simon ditunjuk menjadi Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Pertamina (Persero) melalui Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT Pertamina (Persero) SK-128/MBU/06/2024 per 10 Juni 2024. 

Simon merupakan anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo Subianto. Dia juga bertugas sebagai Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran. 

6. Fuad Bawazier Politisi Partai Gerindra lainnya, Fuad Bawazier juga ditunjuk menjadi Komisaris Utama Mining Industry Indonesia (MIND ID).  Pengangkatan Fuad sebagai komisaris MIND ID ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin (10/6/2024). 

MIND ID merupakan perusahaan BUMN Holding Industri Pertamabangan Indonesia yang membawahi beberapa perusahaan, yaitu PT ANTAM Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Freeport Indonesia, PT INALUM, dan PT Timah Tbk. 

7. Grace Natalie Selain Fuad Bawazier, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI sekaligus Wakil Ketua TKN Grace Natalie juga dilantik menjadi Dewan Komisaris MIND ID. 

Grace ditunjuk menjadi komisaris MIND ID melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Senin (10/6/2024). 

8. Siti Nurizka Puteri Jaya Dikutip dari laman resmi perusahaan, Siti Nurizka Puteri Jaya menempati posisi Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen di PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sejak 10 Juni 2024. 

Dilansir dari situs DPR, Siti Nurizka merupakan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra nomor anggota 71. Dia mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan 1. Sebagai politikus, dia pernah mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Musi Rawas Sumatera Selatan pada 2015-2020.  Dia juga menjadi calon legislatif DPR pada 2014-2019. 

9. Felicitas Tallulembang Situs resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) mengumumkan jika Felicitas Tallulembang menjabat sebagai Komisaris Independen BSI. Namun, masa berlaku efektifnya menunggu persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kelayakan dan kepatuhan. 

Felicitas merupakan kader Partai Gerindra. Dia pernah menjadi anggota DPR RI pada 2014-2019. 

10. Sigit Widyawan Kerabat Jokowi lainnya diketahui menjabat sebagai komisaris perusahaan BUMN. Sigit Widyawan merupakan menantu dari paman Jokowi, almarhum Miyono Suryo Sarjono. 

Dikutip dari laman Bank Negara Indonesia (BNI), Sigit diangkat menjabat sebagai Komisaris Independen BNI sejak 2018 dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dia masih menjabat hingga kini. 

11. Joko Priyambodo Tak hanya menempati posisi komisaris, kerabat Jokowi juga mengisi posisi direktur dan manajer perusahaan BUMN. 

Keponakan Jokowi itu ditunjuk menjadi Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik sejak 20 Mei 2024. Joko baru bekerja tujuh tahun bersama Pertamina. Joko merupakan suami dari keponakan Jokowi, Septiara Silvani Putri. 

Septiara adalah anak dari adik Jokowi, Idayati dengan suami terdahulunya, Hari Mulyono. 

12. Bagaskara Ikhlasulla Arif Bagaskara adalah keponakan Jokowi. Dia merupakan putra dari Titik Relawati, adik bungsu Jokowi.

Catatan Monitorindonesia.com, ini bukan kali pertama Jokowi bagi-bagi kursi komisaris untuk para loyalisnya. Sejak Pilpres 2014, Jokowi pernah membagikan 19 kursi komisaris BUMN untuk para petinggi kelompok relawan dan simpatisan dia. 

Mereka yang kecipratan jatah kursi komisaris BUMN, semisal musikus Abdee Slank (PT Telkom), aktivis Fadjroel Rahman (PT Waskita Karya), aktivis buruh Andi Gani Nena Wea (PT Pembangunan Perumahan), Ketum Bara JP Viktor Sirait (PT Waskita Karya), dan Ulin Yusron (PT Pengembangan Pariwisata Indonesia). 

"Mereka ditaruh di BUMN karena dari situ ada posisi dan anggaran yang bisa dipakai (untuk membalas jasa). Penunjukan mereka jelas bisa berdampak pada kinerja (BUMN) secara profesional," kata pakar ilmu politik dari Universitas Airlangga (Unair) Ali Sahab.

Sementara itu, pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor menilai bagi-bagi kue kekuasaan via kursi komisaris BUMN memang kian lazim. 

Itu tak sepenuhnya salah jika para loyalis Jokowi dan Prabowo kompeten sehingga bisa mendongkrak kinerja BUMN.  “Di sini yang perlu diperhatikan adalah track record yang memang setidaknya memiliki catatan, sekalipun bukan bidangnya, tapi bisa mengangkat performa (perusahaan),” ujar Firman.

Firman mencontohkan Dahlan Iskan dan Ignasius Jonan. Dahlan tercatat pernah menjabat sebagai CEO Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada periode 23 Desember 2009-19 Oktober 2011, sedangkan Jonan pernah menduduki kursi Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) pada periode 2009-2014. 

Menurut Firman, kedua BUMN itu berkembang saat berada di bawah kendali Dahlan dan Jonan. "Sosok-sosok tangguh seperti itu harusnya dicari presiden untuk diberikan mandat. Kepentingan bangsa harus didahulukan daripada kepentingan kelompok atau politik praktis,” tandasnya. (an)