MPR Ingatkan Pemerintah Satu Sikap Berantas Judi Online

![Soal Presiden Boleh Berkampanye, HNW Ingatkan Jokowi Abuse of Power hingga Sumpah Jabatan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid [Foto: Doc. MPR]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/e8bbee8a-6233-465d-b680-6e0125b1d48e.jpg)
Jakarta, MI - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan kepada Pemerintah, untuk satu sikap dalam pemberantasan judi online di Indonesia.
"Pemerintah satu sikap dan satu semangat menyukseskan satgas pemberantasan judi online dari segala lini. Apalagi, Presiden RI Jokowi menyatakan bahwa Indonesia sudah darurat judi online," kata HNW di Jakarta, dikutip Kamis (20/6/2024).
Penegasan itu disampaikan HNW, menanggapi wacana pemberian bantuan sosial (bansos), untuk korban judi online dari Kementerian Sosial. Wacana itu disampaikan Menko PMK, yang pada akhirnya telah diklarifikasi.
Menurut dia, semestinya tidak ada pejabat pemerintah yang justru mewacanakan hal yang tidak sesuai dengan semangat satgas. Wacana memberikan bansos, diartikan sebagai menunjukkan simpati terhadap pelaku judi online.
"Iming-iming pemberian bansos terhadap keluarganya, bila menjadi miskin karena judi online," ujarnya.
HNW meminta Pemerintah segera dan tegas memberantas judi online, melalui ketegasan penindakan hukum, sosialisasi aturan, maupun dengan cara-cara efektif lainnya, termasuk dengan melibatkan keluarga, agar menjadi garda depan secara antisipatif mencegah bisa terjadinya judi online.
Bahkan, kata dia, sejak beberapa bulan yang lalu Menkominfo menyatakan bahwa Indonesia darurat judi online. Apalagi, jumlah dan nilai transaksinya terus meningkat setiap waktu hingga lebih dari Rp600 triliun.
Ia juga meminta agar aparat penegak hukum terlebih dahulu, sudah terbebas dari aktivitas judi online. Satgas Pemberantasan Perjudian Daring harus segera bekerja optimal, selain menjatuhkan sanksi hukuman kurungan, juga denda sebagaimana diberlakukan di Malaysia dan Singapura.
Topik:
Judi Online MPR Hidayat Nur WahidBerita Sebelumnya
Diambang Bangkrut, Legislator Pertanyakan Manfaat Holding Farmasi
Berita Selanjutnya
RDPU Komisi X DPR, Nama Anies Baswedan Diungkit Saat Jadi Rektor
Berita Terkait

KPK Beri Sinyal Garap Kasus Dito Ariotedjo dan Budi Arie, Siap-siap Saja!
13 September 2025 21:23 WIB

Budi Arie 'Ditendang' dari Kabinet Merah Putih: Sinyal APH Usut Keterlibatannya di Kasus Judol
9 September 2025 13:21 WIB