Aleg PKS: Mendingan Pak Luhut Ambil Plester, Ditutup Saja Mulutnya!

Jakarta, MI - Anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan agar tidak banyak bicara soal wacana pembatasan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Sebab hal itu di luar tugas pokok dan fungsinya.

"Saya minta, mendingan Pak Luhut ambil plester, ditutup saja mulutnya, jangan ngomong-ngomong deh. Puasa bicara Pak Luhut itu,” kata Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto dalam diskusi daring bertajuk Kado Kemerdekaan, BBM Subsidi Dibatasi 17 Agustus, Sabtu (13/7/2024).

Menurut Mulyanto, lembaga terkait urusan BBM ada pada Kementerian ESDM. Sehingga mengenai kebijakan pembatasan BBM subsidi 17 Agustus tidak semestinya keluar dari Kemenko Marves.

“Biarkan menteri yang bertanggung jawab (berbicara), siapa? Menteri ESDM bicara bahwa 'ini loh rencana kami untuk menetapkan pembatasan, dan ini loh kriterianya yang baru diusulkan', kan gitu".

"Lalu (melihat) tanggapan publik, baru setelah dikaji (kemudian) diputuskan,” timpalnya.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tegas dia, harus jelas, terukur, efektif karena hasil kebijakan tersebut semata-mata demi kepentingan bangsa dan negara.

“Kalau ujug-ujug Pak Luhut ngomong 17 Agustus pembatasan, Pak Airlangga (Menko Perekonomian) menolak Pak Erick (Menteri BUMN) menolak, Pak Menteri ESDM menolak? Ini kita lihat dagelan pemerintah,” jelas Sekretaris Fraksi PKS di DPR RI ini.

Dengan demikian, Mulyanto meminta Luhut menahan diri di sisa-sisa masa jabatannya pada pemerintahan Joko Widodo yang berakhir pada Oktober 2024 mendatang. “Sudahlah Pak Luhut di akhir-akhir pemerintahan lebih bagus puasa bicara,” pungkasnya.

Sebelumnya, Luhut bilang, pembelian BBM bersubsidi akan mulai dibatasi pada 17 Agustus 2024. Wakil rakyat di Senayan kaget mendengar kabar tersebut. 

Kabar ini disampaikan Luhut dalam unggahan video, di akun Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Dalam video tersebut, Luhut mengatakan pendistribusian BBM bersubsidi selama ini masih kurang tepat sasaran. Sehingga perlu diterapkan pembatasan pembelian untuk menghemat keuangan negara. 

Luhut juga menyebut PT Pertamina (Persero) sedang menyiapkan rencana agar proses pembatasan pembelian BBM bersubsidi dapat segera berjalan. “Kita berharap, 17 Agustus ini, kita sudah bisa mulai. Di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” kata Luhut. 

Diketahui, BBM yang disubsidi Pemerintah adalah Solar dan Pertalite. Sementara Pertamax, Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite adalah BBM nonsubsidi yang harganya mengikuti pergerakan pasar. 

Purnawirawan Jenderal TNI ini menambahkan, saat ini pemerintah juga berencana menggantikan peran bensin dengan bioetanol yang diklaim lebih ramah lingkungan. Hal ini diupayakan agar dapat mengurangi kadar polusi udara. 

Sebab, tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar bioetanol tergolong rendah. Tidak seperti bensin yang dapat menyebabkan masyarakat menderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). 

“Jika kita mampu melakukan ini, jumlah penderita ISPA bisa kita tekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa kita hemat sampai Rp 38 triliun,” tutur Luhut.