Pembentukan KIM Plus Dituding untuk Jegal Anies, PKB: Terlalu Dini Mengambil Kesimpulan
Jakarta, MI - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, menilai pembentukan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta masih baru sebatas wacana.
Menurutnya anggapan rencana pembentukan KIM Plus untuk menjegal Anies Baswedan di Pilkada Jakarta itu tidaklah benar.
"Ini kan belum ada, KIM Plus juga belum ada kan, baru wacana, apalagi menjegal," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).
Apalagi kata Jazilul, KIM Plus saat ini masih belum ada dan belum pembicaraan mengenai itu dari PKB, sehingga tak pantas memunculkan wacana penjegalan Anies di Pilkada Jakarta.
"Koalisi KIM Plus aja belum ada dan belum duduk bersama, apalagi tuduhan menjegal atau apa. Jadi, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan," ujarnya.
Seperti diketahui, DPW PKB Jakarta telah mengusulkan nama Anies Baswedan sebagai bakal calon gubernur Jakarta. Namun hingga saat ini, DPP PKB belum secara resmi memutuskan sosok yang akan diusung pada Pilgub Jakarta.
Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, memastikan bakal ada partai politik (parpol) yang akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di Pilkada Jakarta 2024.
"Plusnya lebih dari satu (partai politik)," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/8).
Namun, saat ditanya apakah NasDem, PKS atau PKB yang akan gabung KIM Plus, Dasco enggan menjawabnya dan mengatakan hal itu akan diumumkan dalam kurun waktu satu atau dua hari ke depan.
"Ya nanti sehari dua hari ketahuan kan asal sinkronisasinya," demikian Dasco.
Topik:
PKB Pilkada Jakarta Anies Baswedan KIM PlusBerita Sebelumnya
PDIP Akan Hormati Sikap Parpol yang Ingin Gabung KIM Plus
Berita Selanjutnya
Tekan Kasus Diabetes Anak, Puan Sarankan Konsumsi Singkong
Berita Terkait
PKB Gelar Puncak Hari Santri Nasional 2025 di Barus, Titik Nol Peradaban Islam Nusantara
21 Oktober 2025 12:44 WIB
Lalu Hadrian Irfani Usul Konsep “Kitchen School” untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis di Daerah 3T
16 Oktober 2025 14:13 WIB
Ratna Juwita Desak Pemerintah Segera Terbitkan PP Turunan UU Minerba 2025
5 Oktober 2025 19:01 WIB