Anggota Komisi V Pesimis IKN Bisa Dimanfaatkan pada Agustus Mendatang


Jakarta, MI - Anggota Komisi V DPR RI Sri Rahayu, meminta Plt Kepala Otorita IKN yang baru untuk menjelaskan progres pembangunan IKN hingga sejauh ini.
Pasalnya kata dia, Komisi V sampai saat ini belum mengetahui perkembangan detail mengenai pembangunan IKN yang akan dimanfaatkan pada Agustus 2024 mendatang.
Hal itu disampaikannya dalam rapat kerja (raker) bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga Plt Kepala Otorita IKN, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/6/2024).
"Kita di Komisi V ini tidak pernah tahu gambarannya seperti apa sampai detik ini, kita tahunya dari media. Tolonglah barangkali kita diberikan gambaran lewat slidenya," kata Sri di Ruang Rapat Komisi V DPR.
"Sarana prasarananya sampai sejauh mana, kemudian bangunan-bangunannya kayak apa," sambungnya.
Untuk diketahui pemerintah telah menargetkan beberapa fasilitas di IKN agar bisa dipakai pada upacara 17 Agustus 2024 yang direncanakan akan digelar di IKN.
"Yakinkah, kalau ditanya yakinkah kita bisa memanfaatkan pada bulan Agustus pasti jawabnya eksekutif pasti yakin," ucapnya.
Akan tetapi, Sri Rahayu mengaku pesimistis bahwa IKN bisa dimanfaatkan pada Agustus mendatang jika melihat laporan dari berbagai media massa.
"Nah kita ini lihatnya di media, maka kita ini enggak yakin kalau itu mampu untuk dimanfaatkan, padahal Undang-Undangnya sudah harus pindah ke sana," tegasnya.
Untuk itu, Sri meminta Basuki agar memberi penjelasan detail mengenai perkembangan pembangunan IKN.
Selain itu, dia juga menyinggung soal anggaran IKN yang cukup besar, namun realisasinya di lapangan belum menunjukkan kemajuan.
"Kalau saya perhatikan kan kebutuhan dari infrastrukturnya luar biasa di sana itu. Dan kalau melihat gambaran-gambaran yang diberikan di media itu, kayanya kita melihatnya masih begitu-begitu, aja," pungkasnya.
"Makanya ini sudah bulan Juni, sebentar lagi bulan Agustus, sampai sejauh mana progresnya," tambahnya menegaskan.
Topik:
Komisi V DPR Menteri PUPR Sri Rahayu IKNBerita Sebelumnya
Bawaslu Atur Strategi Cegah Pelanggaran di Pilkada 2024
Berita Terkait

PHK Kontributor TVRI & RRI Dampak Efisiensi, DPR: Pastikan Hak dan Kesejahteraan Mereka!
49 menit yang lalu

Insiden Rem Blong: Komisi V DPR Dorong Investigasi dan Regulasi Ketat untuk Keselamatan Transportasi Darat
15 jam yang lalu