Balas Jokowi soal Retreat, PDIP: Bukan Urusan Orang Luar!

Jakarta, MI - Pihak PDIP membalas sentilan mantan Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi terkait instruksi Megawati Soekarnoputri yang meminta kepala daerah dari partainya menunda kehadiran di retreat yang diadakan pemerintah di Magelang, mulai hari ini Jumat (21/2/2025).

Adapun instruksi itu buntut dijebloskannya Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ke sel tahanan. Jokowi sebelumnya menyebut kegiatan retreat merupakan urusan pemerintah.

Namun menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah menilai instruksi Megawati merupakan urusan internal partai. Karenanya, kata Said, orang luar tak boleh ikut campur. "Ya ini soal partai lah. Urusan internal. Bukan urusan orang luar," kata Said, Jumat (21/2/2025).

Said pada hari ini berkunjung ke kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teukur Umar 57A, Menteng Jakarta Pusat. Namun Said irit bicara saat ditanya isi pertemuan. "Enggak ada apa-apa," singkat Said.

Diketahui, bahwa Jokowi mengatakan, retret tersebut merupakan urusan pemerintah dan merupakan undangan dari Presiden Prabowo Subianto. Maka sudah seharusnya kepala daerah hadir, lantaran mereka merupakan bagian dari pemerintahan. “Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden, ya mestinya datang,” kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Menurutnya, kepala daerah dipilih oleh rakyat sehingga harus melaksanakan kepentingan rakyat. “Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara bukan untuk yang lain,” tandasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah, yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara pembekalan atau retret yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Hal itu termuat dalam surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pada hari ini, Kamis (20/2/2025).

Adapun instruksi tersebut muncul, setelah mencermati dinamika politik nasional yang terjadi pada hari ini, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat itu menyebut, "mengingat Pasal 28 Ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan".

Dalam surat itu juga, Megawati menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang, agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," tulis Megawati dalam surat itu.

Selain itu, Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP, untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," tandasnya .