Daripada Ribut, Megawati Sebaiknya Tunjuk Jokowi jadi Sekjen PDIP, Gantikan Hasto!

Jakarta, MI - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri disarankan agar menunjuk mantan Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi) sebagai Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP, mengggantikan Hasto Kristiyanto yang saat ini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Hasto adalah tersangka dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

"Sebaiknya ibu Mega segera mengambil langkah cepat terkait kekosongan kursi Sekjen setelah ditahannya Hasto sebagai tersangka oleh KPK," kata Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI) Fernando Emas, Jumat (21/02/2025).

Megawati, tambah dia, jangan sampai tersandera manuver-manuver politik anak buahnya yang justru bisa menghambat agenda-agenda strategis partai yang sudah digariskan sebelumnya.

Maka sudah pantas Jokowi sosok yang paling tepat untuk mengisi kekosongan kursi Sekjen PDIP saat ini.

Pasalnya, kata dia, Jokowi mempunyai pengaruh kuat dikancah politik nasional dan mendapat respons positif dari publik. "Jokowi saya kira sosok yang paling tepat untuk gantikan Hasto sebagai Sekjen."

"Selain punya pengaruh kuat dikalangan wong cilik, Jokowi juga sebenarnya memiliki fatsun politik yang senafas dengan ideologi PDIP," imbuhnya.

Diketahui bahwa Megawati hingga saat ini belum menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal PDIP untuk menggantikan Hasto.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (20/2/2025) malam.

"Ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri) tidak menunjukkan Plt Sekjen (mengganti Hasto Kristiyanto)," kata Komarudin.

Dia mengatakan komando dikendalikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri. 

Untuk itu, semua kader partai berlambang banteng moncong putih di Parlemen harus menunggu instruksi Megawati.

"Karena fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari DPP partai," jelasnya.

Diwartakan, tim penyidik KPK telah menyematkan rompi orange bertuliskan "Tahanan KPK" kepada Hasto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

"Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan," kata Tessa.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Hasto dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).