Bukber NasDem, Jokowi-Puan Satu Meja

Jakarta, MI - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani, dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025) petang.

Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim, juga berada di meja yang sama.

Puan Maharani mengaku, baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. 

"Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di Kantor NasDem. Nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi," kata Puan di Lobby NasDem Tower, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Dia mengatakan, komunikasinya dengan Jokowi selalu hangat. Kendati demikian, dia belum tahu akan membahas apa bersama Jokowi.

"Ya belum ketemu, belum ngobrolin, nanti kalau sudah ketemu baru tahu mau ngomongin apa," ujarnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah elite partai politik, yaitu Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

Jokowi merupakan kader PDIP, sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005, dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kemudian PDIP mengusung Jokowi, sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun, yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDI-P, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.