APPI Beraudiensi dengan Presiden Jokowi Bahas Carut Marut UU Sisdiknas

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 1 Juni 2022 10:15 WIB
Jakarta, MI - Para penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Penyelenggara Pendidikan Indonesia (APPI) beraudiensi dengan Presiden Joko Widodo membahas carut-marut proses perubahan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) di Istana Merdeka, Senin (30/5/2022). "Kami membicarakan persoalan-persoalan penting dan mendesak terkait masa depan pendidikan nasional, terutama terkait RUU Sisdiknas," ujar Doni Koesoema A selaku Dewan Pengarah APPI. Yang sangat mengejutkan kata Doni dalam pertemuan ini Presiden menyatakan bahwa beliau tidak tahu ada proses perubahan UU Sisdiknas. "Untuk itu Presiden akan memanggil Mendikbud Ristek meminta penjelasan terkait hal ini," jelas Doni. Aliansi Pendidikan mendukung visi dan misi Presiden untuk membentuk sumber daya manusia Indonesia unggul demi transformasi bangsa. "Perubahan UU Sisdiknas yang jauh dari spirit gotong royong bila dilanjutkan akan merugikan dan malah merusak legasi Presiden, dan ke depan akan menyulitkan para guru," ujar Unifah Rosyidi selaku Ketua Umum Pengurus Besar PGRI. Sementara Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah menegaskan Presiden juga setuju bahwa seharusnya ada peta jalan atau road map terlebih dahulu mau dibawa ke mana pendidikan kita sebelum pembahasan RUU Sisdiknas. "Pendidikan untuk semua harus terus dikembangkan, sehingga pendidikan yang diskriminatif tidak memperoleh tempat. Pendidikan lewat lembaga pendidikan sekolah dan madrasah dalam satu tarikan harus terus ditingkatkan dan dikembangkan," kata Z. Arifin Junaidi selaku Ketua Umum HISMINU (Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara). APPI sendiri merupakan gabungan penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat yang melayani anak-anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Aliansi ini merupakan perwakilan kelompok keagamaan dan masyarakat, termasuk Perguruan Tamansiswa. Hadir dalam pertemuan ini Alpha Amirrachman (Sekjen Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah), Z. Arifin Junaidi (Ketua Umum HISMINU), David J. Tjandra (Badan Pengawas Majelis Pendidikan Kristen di Indonesia (BP-MPK), Romo Darmin Mbula OFM (Ketua Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK)), Unifah Rosyidi (Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Doni Koesoema A. Pemerhati pendidikan sekaligus Ketua Dewan Pengarah APPI.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Kerajinan Tangan Rakyat Sulawesi Tenggara Terkenal, Direktur MURI Beri Pujian

Berita Selanjutnya

Rusia: Pembicaraan dengan Zelenskiy Bisa Terjadi, tetapi Negosiasi Telah Terhenti

Berita Terkait

Hukum
Proses pemasangan segel berupa stiker merah berukuran cukup besar tersebut juga didampingi oleh pihak dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri, pada Rabu (8/10/2025) lalu.

Kejagung Segel Mall Tanjungpinang City Center, Kasus Apa?

1 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Dok MIIstimewa

Kejagung Terus Dalami Dugaan Keterlibatan GoTo di Korupsi Chromebook Rp 1,98 T

1 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (tengah) (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pencopotan Kepala Bapanas Momentun APH Usut Dugaan Mark Up Impor Beras

1 jam yang lalu

Monitor Hukum
Pakar Hukum Pidana Unbor Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Desak Usut Tuntas Korupsi Tower Transmisi PLN Rp 2,2 T, Pakar ke Kejagung: Ada Awal, Harus Ada Akhir!

1 jam yang lalu

Monitor Hukum
Menu makan bergizi gratis (Foto: Dok MI/Antara)

Belum Usai Dugaan Korupsi PMT, Terbitlah MBG?

2 jam yang lalu

Ekonomi
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Menkeu Purbaya: Banyak Penggoreng di Pasar Saham, tetapi Sedikit yang Dihukum

2 jam yang lalu