Bungkam Soal Proyek Waduk yang Mangkrak, Komisi D DPRD DKI Jakarta Lindungi Dinas SDA?

Jakarta, MI - Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta tidak seorang pun yang berfungsi sebagai wakil rakyat semestinya yang membidangi sektor pembangunan Ibu Kota Jakarta. Berulangkali Monitor Indonesia mempublish buruk dan kisruhnya pembangunan waduk oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dibawah komando Yusmada Faizal yang ditengarai sarat KKN, namun tak seorang pun wakil rakyat dari Kebon Sirih yang bersuara tegas, apalagi keras. Sikap parlemen yang terkesan melindungi dinas pengelola anggaran triliunan tiap tahun ini memantik kekecewaan warga DKI Jakarta. "Bagaimana sih itu wakil wakil rakyat? Masa pembangunan kasat mata dan semua orang bisa menyaksikan pembangunan waduk tidak beres tepat waktu tersebut tapi tidak mendapat perhatian dewan?," ujar Matsani (57) warga Cilangkap kepada Monitor indonesia, Kamis (9/2) sore. Matsani mengaku selalu mengikuti pemberitaan Monitor Indonesia yang mengungkap fakta-fakta dan menyuarakan kepentingan publik. Dia berharap kedepan ini agar warga Jakarta selektif memilih wakil-wakilnya nanti. Karena, lanjut dia, bagaimanapun juga saat ini sudah menjelang perhelatan pesta demokrasi. "Jangan tergiur lagi dengan pendekatan caleg-caleg yang tidak berpihak kepada warga Jakarta. Sebab Jakarta ini sangat kaya raya. Uang Pemprov ini puluhan triliunan dan bisa membutakan mata hati dan nurani atas godaan kemewahan siapapun yang memiliki kekuasaan termasuk wakil rakyat," cetus Matsani yang asli Betawi itu dengan nada geram. Untuk diketahui, bahwa kasus waduk mangkrak tersebut jelas sudah mulai ditelisik pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. Selain pihak Kejati DKI yang sigap tanggap dan akan terus menelusuri dugaan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan dugaan korupsinya, warga Jakarta juga meminta Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono segera mengevaluasi Kepala Dinasnya. "Apakah pejabat ini masih layak dipertahankan atau diganti saja," kataHengky (50) menimpali Matsani. Ia pun meminta Heru Budi agar mengambil langkah yang tegas, mengingat persoalan ini kepentingan umum. "Proyek tersebut kan program strategis untuk membebaskan Jakarta dari ancaman banjir. Berikutnya uang anggaran tersebut juga pinjaman dari pemerintah pusat berupa PEN ( Percepatan Pemulihan Ekonomi), pasca covid 19," jelasnya. "Memang sekarang ini agak aneh yaa. Banyak kasus yang mencuat kepermukaan, namun suara dewan dari Kebun Sirih nyaris tak terdengar," imbuhnya. Berdasarkan catatan Monitor Indonesia, tentang misteri pembangunan Waduk di Jakarta tahun 2022 lalu terus menggelinding. Pembangunan waduk yang termasuk dalam program Anies Baswedan sekitar 942 bersumber dari anggaran pusat (PEN) dan APBD murni. Untuk Waduk Kampung Dukuh 1 dan Waduk Mabes Hankam senilai Rp 39 miliaran ini murni APBD DKI, sedangkan untuk anggaran pembangunan waduk Cilangkap dan Munjul dari bantuan dana Pusat (PEN Pemulihan Ekonomi Nasional). Proyek ini sama-sama program strategis pencegahan banjir Ibu Kota di hulu Jakarta. Program ini sangat sangatlah bagus dan dinantikan warga Jakarta. Oleh pejabat penguasa di Dinas Sumber Daya Air, guna mewujudkan proyek ini ditempuh dengan cara pemilihan mitra kerja lewat e-Catalog. Tidak lelang terbuka yang memicu kecemburuan buat kalangan kontraktor nasional. “Proyek ini akal-akalan pejabat Dinas SDA. Sengaja ditunjuk lewat e-Catalog bukan dengan lelang umum”, kata seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya kepada Monitor Indonesia, Selasa (17/1). Alasan apalagi kalau bukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)? Sebab dengan metode pemilihan lewat e-Catalog ini kan perusahaan terbatas. “Lagi pula ini aneh, masa pekerjaan kompleks seperti ini lewat e Catalog? Setahu saya kalau e Catalog ini murni barang barang siap pakai bukan pekerjaan konstruksi apalagi pembangunan Waduk,” timpal Endin, salah satu kontraktor proyek itu. Berdasarkan penelusuran, bahwa di dalam akun instagram Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta selalu mengupdate kegiatan kegiatan utamanya Kepala Dinas. Termasuk kunjungan kelokasi proyek proyek waduk ini. Hal yang sama juga terlihat bahwa Sekretaris Komis D Syarif bersama rombongan warga sekitar waduk berfoto ria dilokasi bersama kontraktor dan pejabat pejabat. Namun sangat disayangkan, ketika Monitor Indonesia yang mengkonfirmasi dan ingin mewawancarai, wakil rakyat ini ogah dan kompak tutup mulut bersama kontraktor Dedi dan Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Yusmada, pejabat yang kaya raya ini. Begitupun dengan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah yang semula semangat menjelaskan kepada Monitor Indonesia, kini bungkam alias diam seribu bahasa dan juga diduga memblokir saluran selulernya. Sebelumnya, LSM GAMITRA telah melaporkan proyek ini kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta. GAMITRA minta Kajati mengusut dugaan KKN yang terendus sarat diproyek ini. Pantauan dilapangkan pun juga masih ada truk-truk molen mensuplay beton ke lokasi proyek waduk Munjul. "Namun demikian, warga Jakarta tidak pesimis karena bila parlemen tidak bisa diharapkan mengawasi penggunaan keuangan negara, ada penegak hukum yang saat ini mendapat kepercayaan tinggi dari masyarakat yakni Korps Adhiyaksa atau Kejaksaan. Apalagi Pak Reda Manthovani jelas sudah teruji integritasnya dan komitmennya terhadap penegakan hukum," kata Alberto dari LSM GEMITRA. (Sabam Pakpahan) #Komisi D DPRD DKI Jakarta