Sedap! Kemenhub Habiskan APBN Rp 1,4 Triliun di Bandara Toraja

Jakarta, MI - Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam kurun waktu 2013-2021 mengucurkan anggaran sebesar Rp 1,4 triliun untuk membangun Bandar Udara (Bandara) Buntu Kunik, Toraja, Sulawesi Selatan. Anggaran fanstatis tersebut dinilai sangat jomlang dengan kondisi real bandara setelah diresmikan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Sebelum tahun 2013, anggaran untuk pembangunan Bandara Buntu Kunik sudah dikucurkan. Terlihat dari adanya Pekerjaan Tanah bandara baru Buntu Kunik lanjutan  Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh PT. Putra Jaya. Tahun tahun berikutnya juga selalu dikucurkan anggaran untuk melanjutkan pembangunan bandara tersebut.

Anggaran Bandara Toraja Sejak Tahun 2013 hingga Tahun 2021

"Sekalipun anggaran cukup besar setiap tahunnya, progres tidak sebanding dengan banyaknya anggaran yang dikucurkan," ujar aktivis antikorupsi dari Indonesia Corruption Observer Order Gultom kepada Monitorindonesia.com di Jakarta, Rabu (10/1).
 
Order menyebut, pekerjaan sisi darat Tahap II dan Pemotongan Obstacle Tahun Anggaran 2020, tidak terdapat Bill of Quantity. Dengan demikian, tidak dapat dipahami bagaimana kontraktor PT. Inter Persada Electro Nusantara) mengajukan penawaran  sebesar Rp 96, 6 miliar.

"Kita juga tidak tahu bagaimana pula Pokja dan Pejabat Pembuat Komitmen menguji dan menganalisa kewajaran harga penawaran tersebut. Dalam Pekerjaan Pemasangan Bronjong TA 2020 yang juga dimenangkan oleh PT. Inter Persada Electro Nusantara dengan penawaran sebesar Rp. 47.163.236.117,00 (96,74 %), tidak terdapat rincian BQ (bill of qunatity)," jelas Order.
 
PT. Inter Persada Electro Nusantara, sesuai lpjk.net, miliki sub bidang, Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan (SP 004). Perusahaan ini bahkan diduga tidak memiliki sub bidang yang berkaitan dengan bangunan gedung. 

"Dengan demikian, karena tidak memiliki Sub Bidang Gedung, PT. Inter Persada Electro Nusantara, tidak memiliki pengalaman dalam membangun gedung dan tidak layak memenangkan lelang," paparnya.
 
Order mengatakan, pemenang lelang sengaja dibuat bergantian oleh Kemenhub dengan pengusaha yang  sama.
 
Dokumen lelang Pekerjaan Lanjutan Konstruksi Runway Tahun Anggaran 2020 yang dimenangkan oleh PT.Cipta Agar Utama (satu satunya perusahaan yang memasukkan penawaran) dengan penawaran Rp. 47.683.252.600, tidak  mencantumkan Daftar Kuantitas dan Harga (Bill of Quantity) sebagaimana lajimnya dokumen lelang. 

Hal ini tentu mengundang tanda tanya, wujud pekerjaan tersebut ditengah besarnya anggaran yang dikucurkan dalam membangun bandara Toraja tersebut. Kondisi itu makin menguatkan adanya pekerjaan yang tumpang tindih dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu dikaburkan dengan cara tidak menyebutkan BQ dalam dokumen lelang.
 
Dari hasil penelusuran Monitorindonesia.com, total anggaran yang dikucurkan Dirjen Perhubungan Udara sejak 2013 hingga tahun 2021 telah mencapai  hingga Rp. 1,439 triliun.  Anggran tersebut tidaklah sedikit. 

"Dibandingkan dengan realita saat ini, patut diduga, anggaran yang menguap cukup besar. Penguapan tersebut diperkuat adanya lelang tanpa Bill of Quantity. Seakan pekerjaan tersebut tidak perlu lagi dikerjakan dan hanya melakukan penagihan saja," papar Order Gultom lagi.
 
Berbeda dengan Dokumen Lelang Pekerjaan Sisi Darat Tahap II dan Pemotongan Obstacle Tahun Anggaran 2020 dan Pekerjaan Pekerjaan Lanjutan Konstruksi Runway, Tahun Anggaran 2020. Dokumen Lelang Pekerjaan Pemasangan Bronjong di atas box culvert STA 0+400 tahun Anggaran 2019, dilengkapi dengan Bill of Quantity. 

"Perbedaan yang sulit dipahami jika tidak ada kepentingan pihak pihak tertentu yang terbungkus di dalamnya. Pekerjaan cut and fill berikut pemadatan bandara ini sangat besar," tandasnya.

Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Maria Endah Krist,i masih enggan memberikan komentar terkait besarnya anggaran yang dikucurkan ke Bandara Toraja. Pesan WhatsAap yang dikirimkan Monitorindonesia.com pun tak dibalas. (Lin)