PKS Soroti Pertemuan Jokowi dan 7 Ketum Parpol di Istana: Enggak Usah Punya Ide Koalisi Besar

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 8 Mei 2023 19:40 WIB
Jakarta, MI - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) soroti pertemuan antara Presiden Jokowi dengan 7 ketua partai politik di Istana Negara belum lama ini. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menyatakan, Jokowi selaku Kepala Negara sebaiknya tidak mengadakan agenda politik di luar urusan pemerintah di Istana Negara. "Nanti kalau mau bahas yang khusus di tempat lain, jangan di Istana Negara," katanya kepada wartawan di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (8/5). Apalagi, kata Mardani, pertemuan itu hanya membahas wacana pembentukan Koalisi Besar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. Dia menyampaikan, Presiden Jokowi untuk tidak berharap besar membentuk Koalisi Besar. "Enggak usah punya ide besar mengumpulkan Koalisi Besar," katanya. Mardani meminta kepada Presiden Jokowi untuk bersabar menunggu peta politik yang berkembang ini. Sebab, dalam peta politik ini sangat cair dan dinamis. Jadi, kata dia, sebaiknya Jokowi tidak ikut campur dalam perkembangan politik yang terjadi saat ini. "Biarkan tunggu berkembang sendiri, kalau mau 3 atau 4 (pasangan calon), kan kalau Koalisi Besar nanti paslon cuma dua," ujarnya. Jika begitu, lanjut Mardani, nantinya Presiden Jokowi akan dianggap melakukan intervensi dalam penentuan jumlah pasangan calon presiden di 2024 mendatang. "Itu sangat bisa ditafsirkan negara intervensi, Presiden dalam hal ini," tandasnya. (ABP)     #PKS Soroti Pertemuan Jokowi #Enggak Usah Punya Ide Koalisi Besar

Topik:

PKS Jokowi koalisi besar

Berita Sebelumnya

Soal Cawe-cawe, PPP Ingat JK Ketika Megawati Presiden

Berita Selanjutnya

PKS Ingin 3 Paslon, Kalau 2 Terjadi Perpecahan

Berita Terkait

Nasional
Mantan Juru Bicara mantan Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie M. Massardi (Foto: Istimewa)

Mantan Jubir Gus Dur Sebut IKN dan Kereta Cepat Proyek Cari Untung Via Mark Up Gila-gilaan

19 jam yang lalu

Hukum
Jokowi dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Foto: Istimewa)

Perencanaan Proyek Whoosh Tak Presisi: Pintu Masuk Bidik Unsur Korupsi

30 Oktober 2025 16:29 WIB

Hukum
Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti (Usakti) Abdul Fickar Hadjar (Foto: Dok MI/Pribadi)

Pakar soal Korupsi Whoosh: KPK Bisa Periksa Bekas Presiden-Pejabat Negara, Kecuali "Iblis"

29 Oktober 2025 11:21 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

KPK Periksa Direktur PT Peraga Lambang Sejahtera Haji Mamad soal Korupsi DJKA, Diduga Talangi Dana Kampanye Jokowi Pilpres 2019

28 Oktober 2025 22:27 WIB

Nasional
Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo (Foto: Istimewa)

Terkuak! Megawati Sempat Ingatkan Jokowi Tak Paksakan Proyek Kereta Cepat, Tapi...

28 Oktober 2025 22:00 WIB

Ekonomi
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) (Foto: Istimewa)

Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Whoosh

27 Oktober 2025 16:24 WIB