Istana Beberkan Alasan Pemerintah Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu

Reina Laura
Reina Laura
Diperbarui 13 Februari 2024 15:53 WIB
Istana Beberkan Alasan Pemerintah Naikkan Tukin Pegawai Bawaslu
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana [Foto: MI/Aswan]

Jakarta, MI - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan kenaikan tunjangan kinerja (Tukin), di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Setjen Bawaslu), sudah diusulkan menteri terkait sejak Oktober 2023 lalu.

"Peraturan Pemerintah tentang Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu telah diusulkan jauh-jauh hari oleh Menteri PANRB, yaitu pada bulan Oktober 2023 lalu," kata Ari di Jakarta, Selasa (13/2).

Dijelaskan Ari, kenaikan tunjangan kinerja itu berbasis kenaikan penilaian indeks Reformasi Birokrasi (RB) Setjen Bawaslu, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) pada Tahun 2021, yaitu sebesar 68,80 poin, yang kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 72,95 poin.

Karena itu, kata Ari, Kementerian PANRB mengusulkan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Setjen Bawaslu dinaikkan dari semula 60 persen, menjadi 70 persen.

"Besaran kenaikan tunjangan kinerja tersebut juga telah mendapatkan persetujuan dari Kemenkeu," jelasnya

Ari juga menyampaikan bahwa kenaikan tikin ini, bukan hanya untuk pegawai di Setjen Bawaslu, melainkan juga untuk kementerian/lembaga lainnya, sesuai usulan dari Kementerian PANRB.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya,  menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam lembar salinan Perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu, dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1, hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan terhitung sejak Peraturan Presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta, dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2).

Galeri Foto
opini
Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan, Makzulkan Jokowi
Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan, Makzulkan Jokowi
Breaking News: Server Sirekap KPU Sudah (Diam-diam) Dipindah ke Indonesia
Breaking News: Server Sirekap KPU Sudah (Diam-diam) Dipindah ke Indonesia
Kesenjangan Quick Count Pileg dan Pilpres 2024: Pengkondisian Kecurangan?
Kesenjangan Quick Count Pileg dan Pilpres 2024: Pengkondisian Kecurangan?