THN AMIN Minta MK Hadirkan Mensos dan Menkeu Dalam Perkara Sidang PHPU

Jakarta, MI - Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin (THN AMIN), meminta Mahkamah Konstitusi (MK) agar memanggil Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sebagai saksi dalam sidang sengketa Pilpres.

Hal itu disampaikan Ketua THN AMIN Ari Yusuf Amir kepada majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar menghadirkan kedua menteri yang dimaksud.

"Iya benar Mensos dan Menkeu. Kami meminta Mahkamah Konstitusi yang memanggil mereka di persidangan," kata Ari Yusuf Amir saat dihubungi awak media, Kamis (28/3/2024).

Adapun alasan ia meminta Risma dihadirkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 sebagai saksi terkait pembagian bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran dan diduga sebagai kepentingan salahsatu paslon. 

"Mensos kaitan dengan pembagian bansos yang tidak tepat sasaran, dan tidak ada perencanaanya, hanya semata-mata kepentingan kenaikan suara," ujarnya.

Sedangkan, alasan ia meminta Sri Mulyani agar ikut dipanggil menjadi saksi supaya dapat menjelaskan soal lonjakan anggaran Bansos 2024.

"Menkeu menjelaskan anggaran apa yang digunakan? Apakah sudah penganggaran, kenapa mendadak melonjak tinggi bansosnya di 2024," pungkasnya.

Sementara itu, anggota THN AMIN Sugito Atmo Prawiro, menyebut bahwa Mensos Risma menerima anggran Bansos sekitar Rp78 Triliun dari Kemenkeu. 

"Karena kan berdasarkan info yang kami dapat dalam RDP di DPR dia memegang anggaran Rp78 T," pungkasnya.

Sedangkan, Mensos Risma mengaku bahwa dirinya tak tahu soal perihal lonjaka anggaran banso. Ia meminta, agar hal tersebut ditayangkan kepada Menkeu. 

"Ya itu, lonjaknya di mana? Ndak tahu, jangan tanya aku, tanya Bu Sri Mulyani," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/3/2024).