KPK Eksekusi Politikus PAN Sukiman ke Lapas Sukamiskin

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 5 Februari 2021 21:30 WIB
Jakarta, MI - Jaksa Eksekutor pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengeksekusi mantan anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN Sukiman ke Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Eksekusi ini dilakukan setelah perkara suap pengurusan dana perimbangan pada APBN-P 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat yang menjerat Sukiman berkekuatan hukum tetap. "Rabu (3/02/2021) Jaksa Eksekusi KPK Dormian telah melaksanakan eksekusi pidana badan terhadap para terpidana Sukiman dengan cara memasukkannya ke Lapas Sukamiskin," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, Jumat (5/2/2021). Dalam Lapas khusus koruptor itu, Sukiman bakal menjalani masa hukuman 6 tahun pidana penjara dikurangi masa tahanan berdasarkan Putusan MA Nomor : 4792 K/Pid.Sus/2020 tanggal 23 Desember 2020. Sukiman terbukti bersalah telah menerima suap Rp2.65 miliar dan USD 22 ribu dari mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, serta dua rekanan Dinas PU Pegunungan Arfak bernama Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lati Lipu. Tak hanya pidana penjara, Sukiman juga diwajibkan membayar denda Rp500 juta subsider 6 bulan serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp2.65 miliar dan USD 22 ribu selambat-lambatnya sebulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. "Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 3 tahun," kata Ali. Selain Sukiman, pada hari yang sama, Jaksa Eksekutor KPK juga mengeksekusi mantan Direktur Utama (Dirut) Perum Jasa Tirta II Djoko Saputro ke Lapas Sukamiskin. Berdasarkan putusan MA Nomor 431/K.Pid.Sus/2021 tanggal 27 Januari 2021, Djoko bakal menjalani hukuman 5 tahun pidana dikurangi masa tahanan lantaran terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di PJT II tahun 2017. "Terpidana akan menjalani pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan kewajiban membayar denda sejumlah Rp300 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan," tandas Ali. (Es)

Topik:

PAN KPK

Berita Sebelumnya

P2G Sebut Program Sekolah Penggerak Kurang Efektif

Berita Selanjutnya

Perbaikan Tol Cipali yang Amblas Butuh Waktu 1,5 Bulan

Berita Terkait

Hukum
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo (Foto: Dok MI)

Terkait Korupsi Rita Widyasari, KPK Cari WNA India Sankalp Jaithalia

23 menit yang lalu

Hukum
Mantan Ketua Koperasi Amphuri Bangkit Melayani, Joko Asmoro, usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024, Selasa (14/10/2025)

Eks Ketua Koperasi Amphuri Ngaku Tak Tahu Pembagian Kuota Haji 2024 juga Tak Kenal Yaqut

6 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Sita 18 Bidang Tanah Terkait Kasus Pemerasan RPTKA di Kemnaker

6 jam yang lalu

Hukum
Arie Prabowo Ariotedjo (Foto: Istimewa)

Mengapa Ayah Eks Menpora Dito Terseret Dugaan Korupsi Anoda Logam dengan Antam?

6 jam yang lalu

Hukum
Direktur Utama (Dirut) PT Loco Montrado (LM), Siman Bahar alias Bing Kin Phin (Foto: Istimewa)

Perusahaan Milik Siman Bahar jadi Tersangka Korporasi Korupsi Anoda Logam dengan Antam

6 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Ternyata Sudah Periksa Eks Dirut Antam Arie Prabowo terkait Kasus Anoda Logam

8 jam yang lalu