Sukamta: Pemekaran Papua Jangan untuk Kepentingan Elit Politik Jakarta

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 4 Maret 2021 17:19 WIB
Monitorindonesia.com - Wakil Ketua Fraksi Bidang Politik Hukum dan HAM Fraksi PKS DPR RI, Sukamta mendukung rencana pemerintah yang akan melakukan pemekaran di Papua. Rencana pemekaran agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi kesejahteraan, kualitas hidup, pendidikan, kesehatan Orang Asli Papua (OAP) meningkat. “Kami sangat mendukung pemekaran Papua asalkan benar-benar untuk peningkatan kualitas manusia Papua. Kemudian, pemerintah memperhatikan aspirasi rakyat Papua dan memiliki rencana strategis serta implementasi secara bertahap membangun manusia-manusia Papua," ujar Sukamta kepada Monitorindonesia.com, Kamis (4/03/2021). Menurut Sukamta, pemekaran harus mampu meningkatkan Index Pembangunan Manusia (IPM) Papua dan Papua Barat yang hingga saat ini setiap tahun selalu berada di bawah rata-rata IPM nasional. Anggota Komisi I DPR RI menyatakan selama 20 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus Papua, pemerintah pusat terkesan hanya memberikan dana dari pusat ke daerah. Kemudian membiarkan dana tersebut dikelola secara bebas oleh pemerintah daerah Papua dan papua Barat. “Dana puluhan triliun digelontorkan untuk Otsus namun dalam implementasi, pengawalan dan evaluasi terhadap hasil masih jauh sekali dari harapan rakyat Papua. Dana Otsus lebih banyak dialokasikan untuk untuk belanja birokrasi pemerintahan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Sedangkan kebutuhan layanan publik yang menyentuh rakyat secara langsung minim dan tidak berjalan baik," katanya. Secara khusus anggota DPR RI asal Dapil DI Yogyakarta ini menekankan bahwa pemekaran, otonomi khusus harus memprioritaskan subjek utama yaitu Orang Asli Papua. “Pendekatan pembangunan manusia Papua harus khusus tertuju pada Orang Asli Papua (OAP) yang selama ini merasa terpinggirkan, termarjinalkan, inferior dan merasa hanya diperalat saja. OAP merasa makin tersisih dengan hadirnya para pendatang ari berbagai daerah di Indonesia. Ini problem serius dan pemerintah harus fokus menyelesaikanya. Persoalan pemekaran, dana otsus hanyalah metode atau sarana sedangkan sasaran, rencana penyelesaian, implementasi, monitoring dan evaluasi harsu dilakukan dengan baik dan ketat agar tidak terulang lagi kegagalan dana otsus dan pemekaran wilayah," tuturnya. Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri DPP PKS itu mengingatkan pemerintah bahwa pendekatan di Papua harus menyentuh akar masalah Papua. Yaitu diskriminasi dan rasialisme, pembangunan di Papua yang mengangkat kesejahteraan Orang Asli Papua, pelanggaran HAM serta soal status dan sejarah politik Papua.[man]

Topik:

PKS Sukamta Pemekaran Papua

Berita Sebelumnya

Kasus 6 Laskar FPI yang Tewas di KM 50 Resmi Dihentikan

Berita Selanjutnya

Tahun 2021, Pemerintah Rekrut 1 Juta Guru

Berita Terkait

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta (Foto: Ist)

Perdamaian Palestina-Israel Disepakati, DPR RI: Bersyukur tapi Waspada Perdamaian Semu

9 Oktober 2025 10:55 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi PKS, Sukamta (Foto: Ist)

DPR Desak Pemerintah Tolak Atlet Israel di Kejuaraan Dunia Senam 2025 Jakarta

8 Oktober 2025 09:44 WIB

Nasional
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. (Foto. Rizal)

Sukamta Desak Pemerintah Tegas, Tolak Konten LGBT di Animasi Anak Netflix

6 Oktober 2025 20:52 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta (Foto: Dok MI)

Waka Komisi I DPR Kecam Keras Israel Cegat dan Tangkap Aktivis Internasional Global Sumud Flotilla

2 Oktober 2025 20:45 WIB

Nasional
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta PhD (Foto: Dok MI)

DPR Tegaskan Indonesia Konsisten Dukung Solusi Dua Negara untuk Kemerdekaan Palestina

25 September 2025 07:51 WIB

Nasional
Anggota Komisi IV Slamet (Dok. MI)

Impor Etanol Bebas Tarif Dinilai Ancam Petani, DPR Desak Pemerintah Tinjau Ulang

20 September 2025 15:32 WIB