Over Kriminalisasi Profesi Notaris Merebak, UUJN Diminta Direvisi

Monitorindonesia.com - Merebaknya isu over kriminalisasi terhadap profesi notaris kian santer belakangan ini. Issue ini mengemuka lantaran berbagai pemberitaan terkait kasus mafia tanah. Menurut Prof Romli Atmasasmita, Guru Besar Hukum Pidana, Universitas Padjajaran, over kriminalisasi artinya sesuatu yang merupakan tindak pidana ditetapkan melalui cara-cara yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ia sampaikan dalam diskusi bertema “Over Kriminalisasi Terhadap Pelaksanaan UUJN (Undang-Undang Jabatan Notaris)”. Diskusi diselenggarakan oleh Kelompencapir (Kelompok diskusi notaris pembaca, pendengar dan pemikir), sebuah forum beranggotakan notaris, Selasa (23/10/2021). Diskusi juga menghadirkan Prof Dr Marcus Priyo Gunarto, Guru Besar Hukum Pidana UGM. Menurut Romli, fakta adanya notaris yang mengalami kriminalisasi dalam menjalankan jabatannya harus dilihat, apakah termasuk kategori kriminalisasi atau over kriminalisasi. “Jika kriminalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka positif. Namun jika over kriminalisasi baru dosa,” jelasnya dalam diskusi yang dimoderatori oleh Dr Dewi Tenty, inisiator dan pendiri Kelompencapir. Dalam menjalankan jabatannya, notaris memiliki payung hukum yakni UU No 30 Tahun 2014, tentang Jabatan Notaris. Meskipun ruang lingkup pekerjaan notaris adalah keperdataan, terkait dengan pembuatan akta, di mana dalam UU semua sanksinya peringatan dan administratif. “Tetapi tidak berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku, sepanjang bukti-bukti yang diperoleh penyelidik cukup, maka bisa dikenakan satu tindak pidana,” jelasnya. Dari ketentuan yang ada, kata dia, dalam logika akal sehat tidak mungkin notaris melakukan penipuan, penggelapan, atau pemalsuan. Jika itu terjadi mungkin ada orang lain yang berhubungan dengan notaris yang memalsukan, sehingga melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tersebut. “Kalau memang notaris berinisiatif melakukan penipuan, pemalsuan, penggelapan. Aneh ini, kekecualian dari norma yang tidak biasa,” katanya. Namun di luar perundang-undangan ada hal penting yang juga harus dilakukan, yakni terkait dengan pengawasan jabatan notaris. Permasalahan yang dihadapi oleh notaris secara keseluruhan adalah belum adanya koordinasi, sinergi antara majelis pengawas, sinergi pengurus pusat dan daerah, jika tidak ditangani dengan baik maka masalah-masalah yang dihadapi notaris dalam ruang lingkup keperdataan bisa menjadi pidana. Sementara itu Prof Marcus Gunarto menyampaikan kriminalisasi dalam berbagai literatur dikatakan perbuatan yang semula bukan pidana menjadi pidana, yaitu memformulasikan satu perbuatan yang semula bukan perbuatan pidana, namun karena ada kebijakan kriminal itu ditetapkan sebagai perbuatan tindak pidana. “Namun dalam sehari-hari ada istilah juga kriminalisasi, tapi maknanya adalah untuk menetapkan tersangka atau terdakwa atas perbuatan yang tidak dilakukannya,” jelasnya. Sedangkan over kriminalisasi adalah penggunaan sanksi pidana yang melampaui batas. Dalam kaitannya dengan jabatan notaris, tidak ada ketentuan pidana diatur dalam jabatan UU notaris, sehingga kriminalisasi secara potensial terjadi berdasarkan undang-undang lain. Dalam konteks penegakan hukum, sebagai seorang notaris tidak dapat dipastikan sebagai tersangka, namun jika ada notaris indikasi tindak pidana yang dilakukan dapat dipastikan akan diminta sebagai saksi. “Jadi kriminalisasi dalam proses tersebut sebagai tersangka bukan sebagai saksi, namun harus ditemukan adanya maksud-maksud jahat,” tuturnya. Dalam konteks melindungi profesi notaris, pemanggilan notaris baik sebagai saksi maupun tersangka, selain ditentukan dalam KUHAP itu juga diatur dalam UU Jabatan Notaris. Menurut Dr Dewi Tenty, notaris yang juga inisiator kelompencapir, diskusi diselenggarakan lantaran adanya pemberitaan yang massif profesi notaris yang dikaitkan dengan mafia tanah. Bahkan terjadi kasus kriminalisasi yang menimpa notaris & PPAT, seperti halnya sebuah puncak gunung es, masih banyak lagi kasus-kasus yang dialami notaris di berbagai daerah. “Salah satu faktornya yang kami lihat adalah UU Jabatan Notaris dinilai mengatur terlalu rinci tentang kewajiban dan larangan terhadap notaris sehingga menjadikan bumerang bagi notaris itu sendiri,” jelasnya. Dewi berharap agar UUJN sebagai payung hukum bagi notaris hendaknya dikaji kembali dengan merevisi pasal-pasal yang rentan terhadap pidana bagi notaris. Dalam pandangan Dewi, diskusi ini menghasilkan point penting, di antaranya adalah sinergi dari pengurus organisasi profesi dengan majelis pengawas notaris mulai dari tingkat daerah, wilayah sampai pusat, agar perlindungan terhadap notaris maksimal. “Harmonisasi antarlembaga juga makin penting, mengingat kini merebak biro jasa yang dibuat dengan KLBI yang sudah ditetapkan oleh BKPM tentang pengurusan badan hukum dan pertanahan yang notabene merupakan domain notaris & PPAT sebagai pejabat umum,” jelasnya. Kelompencapir juga mencatat perlunya dibuat suatu pemahaman antara notaris dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk menyamakan presepsi tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat umum. Bahwa akta notaris & PPAT adalah akta otentik, di mana sebagai alat bukti, akta itu “sudah berbicara”, sehingga jika terjadi permasalahan kemudian hari, tak perlu lagi keterangan lain dari notaris & PPAT, yang bahkan sering menyeret notaris & PPAT pada kriminalisasi. Dewi juga meminta agar diberlakukan asas ultimum remedium, hukum pidana hendaknya dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Notaris & PPAT sebagai pejabat umum harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat berdasarkan UUJN dan Peraturan Jabatan PPAT, seharusnya melaksanakan pekerjaannya lebih ke arah perdata, atau administrasi, bukan kepada hukum pidana. “Serta asas restoratif justice yang merupakan alternatif dalam hukum pidana yang bertujuan untuk membangun peradilan pidana yang peka tentang masalah korban, bukan penekanan pada hukuman,” tuturnya. Dikatakan, UU Jabatan Notaris mengamanatkan notaris yang juga berfungsi sosial, yaitu melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehubungan dengan pembuatan akta. “Jangan sampai fungsi ini disalahartikan para penegak hukum dalam “twilight crime”, menjadikan notaris masuk ke dalam “meeting of mind”, menyuruh melakukan atau turut membantu melakukan,” pungkas Dewi.

Topik:

Mafia Tanah PPAT notaris kriminalisasi notaris

Over Kriminalisasi Profesi Notaris Merebak, UUJN Diminta Direvisi

Berita Sebelumnya

Kandidat The Best FIFA Men's Player 2021

Berita Selanjutnya

Liga Champions 2021/22: Manchester United 2-0 Villarreal

Berita Terkait

IPW Desak Prabowo dan Kapolri Turun Tangan Terkait Mafia Tanah PT Indotama Semesta Manunggal

Mafia Tanah Leluasa Gegara Libatkan Oknum Birokrasi

Diduga Bantu Praktek Mafia Tanah, Penyidik Polres Kubar Dilaporkan IPW ke Propam Mabes Polri

DPR Minta Nusron Selesaikan 48 Ribu Kasus Mafia Tanah dan Pagar Laut

DPR 'Kuliti' Menteri Nusron soal Pagar Laut dan Mafia Tanah

Menteri Prabowo Pekan Kemarin: Sepakat Terapkan TPPU Mafia Tanah dan Ajak Kolaborasi Kejagung-KPK Kawal Haji 2025

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K