KPK Buru Dugaan Kasus Korupsi Rp2,5 Triliun BOP di Kemenag

Surya Feri
Surya Feri
Diperbarui 31 Mei 2022 19:59 WIB
Jakarta, MI - Dugaan kasus korupsi dana bantuan operasional pendidikan (BOP) untuk pesantren dan lembaga pendidikan Islam pada Kemenag pada tahun anggaran 2020 mencuat dengan total anggaran Rp 2,59 triliun. Adanya temuan kasus dugaan korupsi 2,5 triliun ini, disampaikan oleh CBA (Center For Budget Analysis) yang meminta kepada KPK untuk membentuk Tim pemburu atau Tim penyidik agar segera melakukan penyelidikan atas kasus dugaan korupsi Rp 2,5 Triliunan BOP. Munculnya kasus dugaan korupsi ini memperlihatkan Kemenag yang belum bisa lepas dari kasus korupsi. Dugaan korupsi BOP disebut dengan cara pembuatan pesantren fiktif, bantuan tidak tepat sasaran, dan program yang diduga dimanfaatkan untuk kepentingan kampanye. Sebelum munculnya dugaan kasus BOP ini yang diduga Rp 2,5 Triliun, Kemenag juga sudah pernah terlibat dalam kasus Korupsi yang melibatkan Menteri Agama Suryadharma Ali terkait kasus korupsi pengadaan barang dan jasa dalam penyelenggaraan haji tahun anggaran 2012-2013. Di era Kabinet Gotong Royong era Megawati Soekarnoputri, Menteri Agama Said Agil Husin Al Munawar juga terlibat kasus dugaan korupsi dalam penggunaan Dana Abadi Umat dan Biaya Penyelenggaraan Haji. Berdasarkan laporan Kemenag bahwa anggaran program BOP untuk 21.173 Pondok pesantren (ponpes) yang mendapatkan bantuan, 14.906 ponpes kecil, 4.032 ponpes sedang, 2.235 ponpes besar. Selain itu ada juga 62.514 madrasah diniyah dan 112.08 lembaga pendidikan Alquran. Untuk Pesantren rata-rata digelontorkan bantuan Rp 25 juta sampai Rp 50 juta, dan Madrasah serta lembaga pendidikan antara Rp 10 juta sampai Rp 50 juta.

Topik:

KPK Korupsi Kementerian Agama CBA kemenag

Berita Sebelumnya

Kejagung Periksa Istri IWW Terkait Kasus Dugaan Korupsi CPO

Berita Selanjutnya

Pimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, Berikut Agenda Kunker Jokowi di NTT

Berita Terkait

Hukum
Logo Badan Karantina Pertanian (Barantan) (Foto: Dok MI)

KPK Masih Rahasiakan Pimpinan DPR "Cawe-cawe' Pengadaan X-Ray Barantan Rp194,2 M

11 jam yang lalu

Hukum
Mantan Sekretaris Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementan Wisnu Haryana (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (9/9/2024)

Dear KPK, Masa Pencegahan 6 Orang terkait Korupsi X-Ray Barantan Kedaluwarsa Nih!

12 jam yang lalu

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

20 jam yang lalu

Hukum
Pakar hukum pidana Universitas Borobudur (Unbor) Hudi Yusuf (Foto: Dok MI/Pribadi)

Diduga Hilangkan Barang Bukti Korupsi Kuota Haji, Bos Maktour Bisa Tersangka Perintangan Penyidikan!

22 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (kanan), anggota DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti (tengah) dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) (Foto: Kolase MI)

Menyoal Dugaan Keterlibatan Abdul Halim, La Nyalla, dan Khofifah di Suap Dana Hibah Jatim

1 hari yang lalu

Hukum
Sungai Budi Group (Foto: Istimewa)

Menilik Potensi PT Sungai Budi Group Tersangka Korporasi Kasus Inhutani V dan Bansos

5 Oktober 2025 00:23 WIB