Eks PNS Kementerian ESDM Divonis 4 Tahun Penjara

Syamsul

Diperbarui 14 Juni 2022 21:56 WIB

Eks PNS Kementerian ESDM Divonis 4 Tahun Penjara

Jakarta, MI - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (P3BMN) pada Pusat Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sri Utami 4 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan. Ketua Majelis Hakim yang memimpin persidangan, Toni Irfan mengatakan, Sri diyakini bersalah melakukan sejumlah pengadaan fiktif pada 2012. "Mengadili, menyatakan Terdakwa Sri Utami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 250 juta yang bila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 3 bulan," kata hakim ketua Toni Irfan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (14/6/2022). Selain menjatuhkan pidana penjara, hakim mewajibkan Sri Utami membayar uang pengganti senilai Rp 2,3 miliar. Jika tidak dibayar selama 1 bulan setelah putusan inkrah, diganti 10 bulan penjara. "Mewajibkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 2,398 miliar kepada negara paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan, bila tidak dibayar, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang oleh jaksa dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 10 bulan," ucap hakim. Sri Utami terbukti melakukan perbuatan berdasarkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. Vonis ini diketahui lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK. Sri Utami dituntut 4 tahun 3 bulan penjara. Dalam kasus ini, Sri Utami didakwa merugikan keuangan negara senilai Rp 11,124 miliar. Dia didakwa melakukan sejumlah pengadaan fiktif pada 2012 bersama mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karyo. Jaksa menyebut perbuatan Sri Utami ini juga memperkaya diri sendiri dan orang lain. Berikut rinciannya: 1. Terdakwa Sri Utami sebesar Rp 2,398 miliar 2. Waryono Karno sebesar Rp 150 juta 3. Bambang Wijiatmoko sebesar Rp 20 juta 4. Agus Salim sebesar Rp 200 juta 5. Arief Indarto sebesar Rp 5 juta 6. Poppy Dinianova Rp 585,6 juta 7. Jasni sebesar Rp 474.694.579 8. Teuku Bahagia alias Johan sebesar Rp 1,155 miliar 9. Sutedjo Sulasmono sebesar Rp 81 juta 10. Cawa Awatara sebesar Rp 30 juta 11. Agung Pribadi sebesar Rp 25 juta 12. Suryadi sebesar Rp 5 juta 13. Indah Pratiwi sebesar Rp 157,77 juta 14. Widodo sebesar Rp 103,77 juta 15. Victor Cornelis Maukar sebesar Rp 459,72 juta 16. Drajat Budianto sebesar Rp 210 juta 17. Dwi Purwanto sebesar Rp 15 juta 18. Bayu Prayoga sebesar Rp 800 juta 19. Haris Darmawan sebesar Rp 3 juta 20. Daniel Sparingga sebesar Rp 185 juta 21. Sugiono sebesar Rp 60,86 juta 22. Tri Joko Utomo sebesar Rp 366,366 juta 23. Matnur Tambunan sebesar Rp 155,92 juta 24. Kausar Armanda sebesar Rp 209,74 juta 25. Darwis Usman sebesar Rp 158,57 juta 26. Wayan Mulus Desi Herlinda sebesar Rp 10,74 juta 27. Anwar Rasyid sebesar Rp 8,72 juta 28. Yayasan Pertambangan dan Energi (YPE) sebesar Rp 866,5 juta 29. CV Bintang Kreasi Permata, CV Ari Sindo Pratama, CV Wanni Star seluruhnya sebesar Rp 945,624 juta.

Topik:

Korupsi

Eks PNS Kementerian ESDM Divonis 4 Tahun Penjara

Berita Sebelumnya

Polisi Periksa Puluhan Saksi Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Bantuan Gerobak UMKM Kemendag

Berita Selanjutnya

Timnas Indonesia 7-0 Nepal, Pasukan Garuda Lolos ke Piala Asia 2023

Berita Terkait

Purbaya Ungkap Bobroknya Tata Kelola Daerah: Ada Suap Audit BPK, Jual Beli Jabatan, hingga Proyek Fiktif BUMD!

Berapa Harta Surya Darmadi, Koruptor Sawit yang Kini Dipindah ke Nusa Kambangan?

Menjaga Pasal 21 UU Tipikor: Perisai Integritas Proses Hukum ”Bukan Pasal Karet”

Prabowo akan Laporkan Pejabat BUMN, KPK Kantongi Modus Korupsinya!

Profil Tumbur Parlindungan, Dipanggil Kejagung dalam Kasus Korupsi di Saka Energi

KPK Kembali Panggil Rektor USU, Telusuri Dugaan Korupsi Pembangunan Jalan di Sumut

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K