Soal Keterlibatan Summarecon Agung dalam Kasus Suap Suyuti, Pengamat Ungkap Saham di BEI

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 27 Juni 2022 08:01 WIB
Jakarta, MI - Pengamat Hukum Pidana dari Universitas Indonesia (UI) Kurnia Zakaria menilai mangkirnya Manager Perizinan PT Summarecon Agung Tbk (Persero) Dwi Putranto Wahyuning atas panggilan saksi kasus OTT mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti karena berkaitan dengan peranannya sebagai bagian dari deal terhadap dugaan suap izin mendirikan bangunan (IMB) Apartemen Royal Kedhaton. "Suyuti di KPK hari Kamis, 23 Juni 2022 lalu menurut saya berkaitan dengan peranan saksi sebagai bagian dari "deal" terhadap Pemerintahan Kota Yogyakarta tentang perizinan pembangunan Apartemen Royal Kedhaton Yogya di wilayah cagar budaya Malioboro Yogyakarta sejak tahun 2019 yang sulit diperoleh surat IMB-nya," kata Kurnia kepada Monitor Indonesia.com, Senin (27/6). Menurut Kurnia, uang yang ditemukan saat OTT sebesar US$ 27.258 atau sebesar Rp. 404.208.882- (kurs 1 US$ = Rp. 14.829,-) diluar uang yang pernah diterima mantan Walkot Yogya sebesar Rp. 50 juta sebelumnya. "Menurut saya "deal" ini diangkat hingga tingkat Dewan Direksi PT Summarecon Agung Tbk, dan disetujui sehingga Vice Presiden PT. Summarecon Agung Tbk. sendiri yang memberi uang secara langsung ke pihak Pemkot Yogyakarta," jelasnya. Uang sebesar itu, kata Kurnia, masih terbilang kecil untuk sebesar PT. Summarecon Agung Tbk. yang dalam laporan keuangannya Tahun 2020 membukukan keuntungan sebesar Rp. 1,5 trilyun rupiah tetapi tahun 2021 hanya tercatat Rp. 894 milyar, dan triwulan pertama tahun 2022 sudah Rp 1,4 trilyun. Harga saham PT. Summarecon Agung Tbk di Bursa Efek Indonesia masih seharga Rp. 585,-/saham. "Sedangkan semua saksi yang dipanggil KPK baik Direktur Utama PT. Summarecon Agung Tbk. Adrianto Pitojo Adhi dan Direktur PT. Java Orient Property (developer apartemen) sebagai anak perusahaan Dandan Jaya Kartika datang semua memenuhi panggilan sebagai saksi di KPK," lanjutnya. Dugaan suap terhadap Walikota Yogyakarta 2017-2022 Haryadi Suyuti secara Korporasi ikut berperan aktif dalam pemberian suap yang dimana Vice Presiden PT. Summarecon Agung Tbk. Oon Nusihono sebagai pihak pemberi suap. "Korporasi dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam bentuk pemberian denda ataupun penutupan sementara atau selamanya, atau penyitaan aset perusahaan maupun pengambilalihan perusahaan," katanya. "Dalam UU No.11 Tahun 2010 ada aturan Sanksi Pidana bagi yang merubah status cagar budaya diatur pasal 101 sampai pasal 115 tetapi dalam akhir masa jabatan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti akan memberikan izin pembangunan apartemen Royal Kedhaton di daerah wilayah cagar budaya Malioboro dengan imbalan uang," tutup Kurnia Zakaria.

Topik:

KPK Suap Haryadi Suyuti Summarecon Agung

Berita Sebelumnya

Kunjungan Jokowi akan Meredam Rambatan Dampak Perang Rusia-Ukraina

Berita Selanjutnya

Empat Rudal Hantam Kyiv Saat Pemimpin G7 Gelar Pertemuan

Berita Terkait

Hukum
Ilustrasi - Dugaan korupsi impor beras (Foto: Istimewa)

KPK Diyakini Bongkar Korupsi Impor Beras: Kabarnya Sudah Naik Penyelidikan!

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Direktur Utama PT. Hutama Karya Bintang Perbowo bersama mantan Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Investasi PT. Hutama Karya M. Rizal Sutjipto mengenakan rompi tahanan.

Top dah! Bintang Perbowo Rancang Korupsi JTTS: Sejak Dirut WIKA hingga Dirut Hutama Karya

3 jam yang lalu

Hukum
Para tersangka mengenakan rompi tahanan dan tangan diborgol digiring masuk ke mobil tahanan KPK (Foto: Dok MI)

Siapa Pejabat Diduga Terima Uang Suap Inhutani V?

5 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok Inhutani V)

Tentang Raffles Brotestes, Komisaris Inhutani V yang Terseret Kasus Suap Pengelolaan Hutan

6 jam yang lalu

Hukum
Komisaris PT Inhutani V, Raffles Brotestes Panjaitan (RBP) (Foto: Dok MI/Istimewa)

Komisaris Inhutani V Raffles Brotestes yang Sempat Kena OTT Diperiksa KPK

6 jam yang lalu

Hukum
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat Manaor Panggabean menyampaikan paparan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR-RI. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPR-RI, Siti Hediati ini guna membahas isu aktual dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2026.

Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Disebut Terseret di Kasus SYL, Kepala Barantin Teruskan ke Biro Hukum

13 jam yang lalu