Kamaruddin Simanjuntak Nggak Tau Mana Kawan, Mana Lawan, Semua Diserang Karena Merasa Berada 'di Atas Angin'

Jakarta, MI - Pakar hukum pidana dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto menilai Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komnas HAM telah bersikap independen dalam kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J, tidak seperti yang telah ditudingkan oleh pengacara Kamaruddin Simanjuntak. Hal itu, kata dia, terbukti dari sikap Ketua Kompolnas sekaligus Menko Polhukam Mahfud Md yang sejak awal yakin ada kejanggalan dalam kematian Brigadir J. "Terkait Kompolnas, justru saya sangat kaget ya dengan pernyataan Pak Mahfud saat dulu, 'Ini janggal ini', bilang gitu kan dia. Dan berani di Twitter-nya keras. Memang menurut saya bisa blunder di pengacara (Kamaruddin Simanjuntak)," kata Aan dikutip pada, Senin (1/8). Seperti yang telah ditudingkan oleh pengacara pihak keluarga Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak bahwa Komnas HAM bekerja untuk Polri, bahkan ia juga menyinggung Kompolnas yang juga menjadi bagian dari Mabes Polri. Hal ini, lanjut Aan, karena Kamaruddin merasa berada 'di atas angin' karena desakan publik atas kasus penembakan Brigadir J. Sikap tersebut, menurut Aan, dikhawatirkan menjadi kontraproduktif dengan tujuan semua pihak membuat terang-benderang kasus ini. "Karena nggak tahu mana kawan, mana lawan, akhirnya semua diserang karena merasa di atas angin. Nah ini bisa kontraproduktif dengan tujuan menyelesaikan kasus dengan sebenar-benarnya. Kalau over confidence malah nanti jadi blunder, trial pengadilan di luar pengadilan ini juga bahaya sebenarnya," jelas Aan. Diberitakan sebelumnya, momen komisioner Komnas HAM Choirul Anam melipat kertas saat menjelaskan perkembangan penyelidikan baku tembak yang menewaskan Brigadir J menuai sorotan. Kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamaruddin Simanjuntak, mengaku tak percaya pada Komnas HAM. "Saya dari dulu nggak pernah percaya sama Komnas HAM. Artinya, tidak ada yang bisa diharapkan," kata Kamaruddin, Jumat (29/7). Kamaruddin menilai Komnas HAM bekerja untuk Polri. Dia juga menyinggung Kompolnas yang juga menjadi bagian dari Mabes Polri. "Komnas HAM itu memang bekerjanya untuk Polri dari dulu. Demikian juga Kompolnas, sub dari Mabes Polri," tuturnya. "Pokoknya LPSK, Komnas HAM, dan Kompolnas nggak ada yang bisa dipercaya," imbuh Kamaruddin.