Brigjen Hendra Sebut Kabareskrim Terlibat Kasus Tambang Ilegal 

Adelio Pratama
Adelio Pratama
Diperbarui 24 November 2022 16:29 WIB
Jakarta, MI - Mantan Kepala Biro Pengamanan Internal (Karo Paminal) Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri Hendra Kurniawan memastikan adanya Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) kasus tambang batu bara ilegal yang diduga melibatkan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto. Menurut Hendra berdasarkan data yang diperoleh dari LHP yang ditandatangani mantan Kepala Kepala Divisi (Kadiv) Propam Polri Ferdy Sambo pada 7 April 2022, ada keterlibatan Kabareskrim. "(Keterlibatan Kabareskrim) ya kan sesuai faktanya begitu,” ujar Hendra kepada wartawan sebelum sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (24/11). Kendati begitu, Hendra meminta awak media untuk menanyakan lebih detail kepada pejabat Divisi Propam yang saat ini menangani kasus tersebut. Ia hanya membenarkan adanya LHP yang diduga melibatkan Jenderal Bintang Tiga di Mabes Polri itu. “Betul itu, itu betul, tanya pejabat yang berwenang saja, kan ada datanya,” jelas Hendra. Sebelumnya, mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo juga telah membuka suara terkait kasus tambang batu bara ilegal yang diduga melibatkan Kabareskrim. Saat selesai menjalani persidangan kasus pembunuhan Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat, Ferdy Sambo menyempatkan menjawab pertanyaan awak media terkait hal itu. Dia membenarkan bahwa surat laporan hasil penyelidikan yang ditandatangani 7 April 2022 terkait tambang ilegal tersebut ada. "Kan ada itu suratnya," ujar Sambo kepada awak media di PN Jakarta Selatan, Selasa (22/11/2022). "Ya sudah benar itu suratnya," sambungnya. Sambo pun  meminta agar melakukan konfirmasi kepada pejabat berwenang. "Tanya ke pejabat yang berwenang, kan surat itu sudah ada," tutur Sambo. Sebagaimana diketahui, bahwa isu ini mencuat setelah mantan anggota Polres Samarinda, Kalimantan Timur, Ismail Bolong melalui videonya menyebutkan bahwa dirinya menyetorkan uang miliaran rupiah ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Dalam video awal yang beredar, Ismail mengaku menyetor uangsebesar Rp 6 miliar. Ismail Bolong yang juga mengeklaim merupakan anggota kepolisian di wilayah hukum Polda Kaltim itu menyatakan dirinya bekerja sebagai pengepul batu bara dari konsesi tanpa izin. Kegiatan ilegal itu disebut berada di daerah Santan Ulu, Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim, yang masuk wilayah hukum Polres Bontang, sejak bulan Juli tahun 2020 sampai November 2021. Dalam kegiatan pengepulan batu bara ilegal, Ismail Bolong mengaku mendapat keuntungan sekitar Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar setiap bulannya. Ismail mengaku telah berkoordinasi dengan seorang perwira petinggi Polri dan telah memberikan uang sebanyak tiga kali, yaitu bulan September 2021 sebesar Rp 2 miliar, bulan Oktober sebesar Rp 2 miliar, dan November 2021 sebesar Rp 2 miliar. Akan tetapi, belakangan Ismail menarik pengakuannya dengan membuat video klarifikasi bahwa ada perwira tinggi Polri yang menekannya untuk membuat video terkait pengakuan pemberian uang terhadap Komjen Agus Andrianto. Dalam video klarifikasinya, Ismail mengaku tidak pernah memberikan uang apa pun ke Kabareskrim. Ia juga mengaku video testimoni dirinya soal adanya setoran uang ke Kabareskrim dibuat atas tekanan dari Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu menjabat Karo Paminal Propam Polri pada Februari 2022. "Saya perlu jelaskan bahwa pada bulan Februari itu datang anggota Mabes Polri dari Paminal Mabes, untuk beri testimoni kepada Kabareskrim, dengan penuh tekanan dari Pak Hendra, Brigjen Hendra pada saat itu. Saya komunikasi melalui HP melalui anggota paminal dengan mengancam akan bawa ke Jakarta kalau enggak melakukan testimoni," ujar Ismail dalam video klarifikasinya. #Brigjen Hendra Sebut Kabareskrim Terlibat Kasus Tambang Ilegal 

Topik:

Tambang ilegal Ferdy Sambo Kabareskrim Polri Brigjen Hendra Komjen Pol Agus Andrianto

Berita Sebelumnya

KPK Periksa Ketua Fraksi PDIP DPR 

Berita Selanjutnya

Yanma Polri Ungkap Kronologi Kebakaran Ruangan Baintelkam

Berita Terkait

Nasional
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menghadiri seminar kebangsaan Tanwir I Pemuda Muhammadiyah di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (23/11/2024)

Anak Kapolri Bekingi Tambang Ilegal di Malut?

23 September 2025 00:19 WIB

Monitor Hukum
Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo (Foto: Dok MI/Ist)

Saat DPR Cecar Calon Hakim Agung Tetap Hukum Mati Ferdy Sambo

12 September 2025 03:01 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok MI/Aswan)

Pidato Prabowo soal Tambang Ilegal: Retorika Kosong di Tengah Cengkeraman Oligarki Tambang

17 Agustus 2025 01:05 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto [Foto: Tangkapan layar TV Parlemen]

Pesan Keras! Prabowo Bakal Cekik Para Jenderal Bekingi Tambang Ilegal

15 Agustus 2025 13:21 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB

Nasional
Presiden Prabowo Subianto [Foto: Ist]

Negara Dibobol Tambang Ilegal, Rugi Triliunan Rupiah

26 Juni 2025 20:38 WIB