NasDem Tahu Siapa Terlibat Korupsi BTS Kominfo: Banyak Sekali!

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 5 Februari 2023 00:24 WIB
Jakarta, MI - Partai Nasional Demokrat (NasDem) mengaku tahu siapa-siapa saja yang yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G. Serta, infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo 2020-2022. Untuk itu, partai besutan Surya Paloh ini mempersilahkan Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas kasus yang merugikan negara hingga berdampak juga masyarakat itu. "Kita tahu siapa saja yang terlibat, kita lihat banyak sekali yang terlibat, mudah mudahan penegak hukum fair," kata Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, Sabtu (4/2). Partai Nasdem, lanjut Sugeng, tidak akan melakukan intervensi jika sudah memasuki ranah hukum. Apalagi lagi, tegas Sugeng, kasus itu terjadi di kementerian yang dipimpin kader mereka, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). "Disilakan, tidak (jadi catatan), itu hukum yang menentukan. Ingat, Partai Nasdem tidak mencampur adukkan kepentingan, apalagi sudah ranah hukum," jelasnya. Meski demikian, Kejagung saat ini juga belum menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menkominfo, Johnny G Plate. Sugeng pun kembali mengaku cukup mengetahui kasus tersebut, bahwa proyek-proyek yang ada di sana baik soal penyediaan BTS, satelit dan proyek-proyek lain. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu; Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo, Anang Achmad Latif; Galumbang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia. Kemudian, YS selaku Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 dan Mukti Ali (MA) Account Director dari PT Huawei Tech Investment. Mereka disangkakan melanggar disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. #BTS Kominfo #Korupsi BTS Kominfo

Topik:

Kejagung Korupsi Johnny G. Plate Menkominfo Kemenkominfo BTS Kominfo BAKTI

Berita Sebelumnya

Warna Mobil AKBP Eko Berbeda Saat Rekonstruksi, Ahli Duga Upaya Hilangkan Jejak!

Berita Selanjutnya

Polisi Tembak Begal Jika Membahayakan

Berita Terkait

Hukum
Kejati Jawa Barat (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejati Jabar Usut Dugaan Korupsi Retribusi Sampah di DLH Kota Bekasi Rp 6,28 M

12 jam yang lalu

Hukum
Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna (Foto: Istimewa)

Didesak Jadikan Silfester Buronan, Kejagung Lempar ke Jaksa Eksekutor

13 jam yang lalu

Hukum
Surya Darmadi (Foto: Dok MI)

Surya Darmadi Tawarkan Rp 10 T ke Danantara, Kejagung: Enak Saja, Kita Mendakwa Puluhan Triliun!

13 jam yang lalu

Hukum
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan uang pengganti kerugian negara dalam kasus tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya dihadapan Presiden Prabowo Subianto, Senin (20/10/2025).

Kejagung Tagih Uang Sitaan Rp4,4 T ke Musim Mas dan Permata Hijau

14 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Agung ST Burhanuddin berbincang dengan Presiden Prabowo Subianto saat hendak menyerahkan uang Rp13,2 triliun ke Kementerian Keuangan. (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

Kejagung hanya Pamer Rp 2,4 T Hasil Korupsi CPO Rp 13,2 T di Depan Prabowo, Ini Sebabnya

14 jam yang lalu

Hukum
Pemilik PT Ciliandra Perkasa, Ciliandra Fangiono (Tangkapan Layar via first-resources.com)

PT Ciliandra Perkasa Diduga Terima Rp 2,7 T dari Dana BPDPKS Rp 57 T, Jampidsus Berani Bongkar?

16 jam yang lalu