KPK Diminta Periksa Harta Kekayaan Semua PNS Ditjen Pajak dan Bea Cukai

Albani Wijaya
Albani Wijaya
Diperbarui 24 Februari 2023 15:59 WIB
Jakarta, MI - Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa harta kekayaan semua Pegawai Negeri Sipil (PNS) DJP Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Bea Cukai. Hal ini Fickar ungkapkan merespons temuan 13.885 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). [caption id="attachment_524589" align="alignnone" width="657"] Abdul Fickar Hadjar (Doc Pribadi)[/caption] "Tidak hanya harta yang dicatatkan di LHKPN saja, tapi yang riil dikuasai, utamanya rekening Bank (dalam atau luar negeri) yang tidak dimasukan LHKPN," ujar Fickar kepada Monitor Indonesia, Jum'at (24/2). Diketahui, temuan belasan ribu pegawai Kemenkeu ini berhembus ditengah kasus dugaan penganiayaan terhadap David anak petinggi GP Ansor yang dilakukan oleh Mario Dandy Satriyo anak dari pejabat DJP Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Yang lebih mengejutkan mobil Jeep Rubicon yang dipakai Mario Dandy Satriyo saat kejadian ini menggunakan plat nomor Palsu, dan saat plat nomor aslinya diketahui, juga ditengarai mobil tersebut belum bayar pajak juga. Rafael Alun Trisambodo saat ini telah ditendang dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan II. Sementara Mario Dandy Satriyo telah dikeluarkan dari Universitas Prasetiya Mulya. (LA) #PNS Ditjen Pajak #PNS Ditjen Pajak

Topik:

KPK Ditjen Pajak LHKPN Bea Cukai Gp Ansor Penganiayaan David Mario Dandy Satriyo

Berita Sebelumnya

Ini Kronologi Kerusuhan di Wamena Imbas Isu Penculikan Anak

Berita Selanjutnya

KPK: Ayah Mario Dandy Satriyo Bisa Saja Dipidana!

Berita Terkait

Hukum
KPK RI (Foto: Dok MI)

Akal Bulus Tersangka Korupsi JTTS Rp 205 Miliar

32 menit yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Adelio Pratama)

KPK Bidik Modus Jual Beli Lahan di Korupsi JTTS Rp205 M

2 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK soal Gugatan Praperadilan Anggota DPRD Jatim di Kasus Dana Hibah: Kita Hormati

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI)

KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Haiyani Rumondang: Dalami Aliran Dana ke Pihak PJK3

8 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kasubag Pengadaan Biro Umum Kementan Abdul Hafidh (Foto: Dok MI)

KPK dan PPATK Diminta Telusuri Aliran Dana TPPU SYL, Eks Kasubag Kementan Abdul Hafidh Tersorot!

12 jam yang lalu

Hukum
Mantan Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi (Foto: Dok MI/Antara)

KPK Didesak Usut Temuan BPK Perdin Fiktif Bapanas Rp 5,03 Miliar

12 jam yang lalu