Ngerinya Kasus Perdagangan Orang, Abdul Fickar Senggol Imigrasi

Rizky Amin

Diperbarui 13 Juni 2023 22:36 WIB

Jakarta, MI - Berbagai modus sindikat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang telah menarik ribuan korban Warga Negara Indonesia (WNI) mendorong instansi pemerintah terkait, khususnya Direktorat Jenderal Imigrasi, untuk mencari pemecahan masalah secara sistematis. TPPO ini adalah tindak pidana yang sangat jahat, korbannya diperjualbelikan layaknya budak. TKI yang menjadi korban TPPO kerap dijadikan pekerja seks komersial (PSK) dan pekerja rumah tangga (PRT). Kepolisian Daerah di seluruh Indonesia juga telah menerima sebanyak 190 laporan selama periode 5-11 Juni 2023. "TPPO lebih banyak yang perjalanannya ke luar negeri, karena itu imigrasi menjadi instansi yang mempunyai peran strategis untuk menangkalnya. Tetapi imigrasi tidak bisa bekerja sendirian harus bekerja sama dengan kepolisian," ujar pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar kepada Monitor Indonesia, Selasa (13/6) malam. Artinya, tambah Abdul Fickar, jika imigrasi melihat ada kejanggalan orang-orang yang akan pergi ke luar negeri, misalnya mau ke Eropa tidak bisa bahasa Inggris atau ke China sana, sekali tidak bisa berbahasa China atau kejanggalan lain bisa melakukan tindakan pencegahan. "Salah satu tindakan preventif dengan pengetatan izin bagi penyalur TKI atau perorangan yang mengurus dokumen rombongan dari kampung-kampung," pungkasnya. Sebagai informasi, Kepolisian telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan TPPO untuk mengusut kasus ini. Satgas TPPO ini dipimpin Wakil Kepala Bareskrim (Wakabareskrim) Polri, Irjen Asep Edi Suheri dan wakilnya, Kepala Korbinmas Baharkam Polri, Irjen Hary Sudwijanto. Satgas TPPO akan bertugas memetakan dan menindak secara tegas berbagai praktek TPPO di seluruh Indonesia. "Perlu kami sampaikan pada tahun 2022 terdapat kasus yang paling tinggi dengan modus pekerja migran. Dan korban dalam kasus TPPO ini paling banyak dengan modus pekerja migran," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) di Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan, saat memberi keterangan pers, Rabu (7/6). Kapolri, lanjut Ramadhan, juga telah memerintahkan kepada seluruh polda untuk membentuk juga Satgas TPPO di masing-masing Polda. "Jadi, setiap polda nanti kepala satgasnya dipimpin oleh Wakapolda," imbuh Ramadhan. Selanjutnya, Ramadhan juga menyatakan Kepolisian akan menindak tegas siapapun yang membekingi sindikat TPPO, termasuk, oknum aparat Kepolisian. "Kemudian komitmen Polri tentu kita akan menindak dengan beking-bekingan. Apakah itu dari aparat keamanan, oknum pemerintahan termasuk bila ada aparat kepolisian yang menjadi beking," tegasnya. Beberapa hari terakhir, Kepolisian menangkap beberapa pelaku TPPO di berbagai daerah. Di antaranya Jakarta Barat di DKI Jakarta dan Nunukan di Kalimantan Utara. Dari berbagai penangkapan itu, ratusan korban yang berasal dari berbagai daerah diamankan Kepolisian. Puluhan di antaranya dibawa ke panti rehabilitasi sosial Kementerian Sosial. (LA) #Perdagangan Orang

Topik:

TKI Imigrasi TPPO

Ngerinya Kasus Perdagangan Orang, Abdul Fickar Senggol Imigrasi

Berita Sebelumnya

Penghapusan LPSDK Hambat Publik Ketahui Penyumbang Dana ke Parpol

Berita Selanjutnya

Mahfud MD Sebut BTS Kominfo dengan Satelit Satria 1 Nggak Ada Hubungannya!

Berita Terkait

Kemenaker Targetkan Kirim TKI 50 Ribu Orang Setiap Tahun Ke Jepang

24 Bayi Dijual Sindikat ke Luar Negeri, DPR Serukan Tindakan Tegas Negara

98 PMI Ilegal Tujuan Kamboja dan Timur Tengah Digagalkan Petugas di Bandara

KPK Bidik Dugaan Keterlibatan Imigrasi di Kasus Pemerasan Pengurusan TKA Kemnaker

Indonesia-Kamboja Jalin Kerja Sama Cegah TPPO dan Scam

Imigrasi Tetap Pantau Perlintasan Harun Masiku

ekonomi

politik

hukum

pendidikan

olahraga

nasional

global

hiburan

tech

kesehatan

cuaca

opini

lifestyle

investigasi

metropolitan

ragam

anti-hoaks

Redaksi

Tentang Kami

Kode Etik

SOP

Penafian

Dewan Pers

Pedoman

Kontak Kami

Pertanyaan

Kebijakan

S&K