Presiden Harus Cuti Jika Ingin Terlibat Kampanye

Jakarta, MI - Presiden termasuk pejabat negara yang ingin terlibat kampanye harus cuti. Hal itu berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 281. "Peserta pemilu dan presiden juga harus (cuti)," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Rabu (21/6). Bagja mengingatkan kembali kepada pejabat negara termasuk presiden yang berkampanye untuk tidak menggunakan fasilitas negara. "Tidak menggunakan fasilitas negara kecuali keamanan yang melekat," jelasnya. Ketentuan itu tertuang dalam UU 7/2017 Pasal 305. Beberapa fasilitas negara yang digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden diantaranya Pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. Jika melanggar aturan kampanye yang terdapat pada UU 7/2017, Bawaslu dapat melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi. Bahkan, presiden yang melanggar sekalipun. "(Presiden) bisa (jadi tergugat atau terlapor)," tandasnya. (ABP)     #Presiden Harus Cuti #Presiden Kampanye