Presiden Harus Cuti Jika Ingin Terlibat Kampanye

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 22 Juni 2023 13:31 WIB
Jakarta, MI - Presiden termasuk pejabat negara yang ingin terlibat kampanye harus cuti. Hal itu berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 281. "Peserta pemilu dan presiden juga harus (cuti)," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Rabu (21/6). Bagja mengingatkan kembali kepada pejabat negara termasuk presiden yang berkampanye untuk tidak menggunakan fasilitas negara. "Tidak menggunakan fasilitas negara kecuali keamanan yang melekat," jelasnya. Ketentuan itu tertuang dalam UU 7/2017 Pasal 305. Beberapa fasilitas negara yang digunakan oleh Presiden dan Wakil Presiden diantaranya Pengamanan, kesehatan, dan protokoler dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proporsional. Jika melanggar aturan kampanye yang terdapat pada UU 7/2017, Bawaslu dapat melakukan tindakan tegas dengan memberikan sanksi. Bahkan, presiden yang melanggar sekalipun. "(Presiden) bisa (jadi tergugat atau terlapor)," tandasnya. (ABP)     #Presiden Harus Cuti #Presiden Kampanye

Topik:

Bawaslu presiden Cuti Kampanye

Berita Sebelumnya

Bawaslu Tidak Persoalkan Jokowi Cawe-cawe

Berita Selanjutnya

Kasus Dugaan Korupsi di Kementan, Syahrul Yasin Limpo Janji Tak Permalukan Warga Sulsel

Berita Terkait

Ekonomi
Poin RUU P2SK: Presiden Bisa Pecat Pejabat BI, OJK, dan LPS (Foto: Ist)

RUU P2SK: Presiden Bisa Copot Pejabat BI, OJK dan LPS

2 Oktober 2025 21:53 WIB

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Ekonomi
Yudi Syamhudi Suyuti, Koordinator Eksekutif JAKI Kemanusiaan Inisiatif (Foto: Dok MI)

Presiden Didorong Terbitkan State Guarentee untuk Perbaikan Ekonomi

21 Maret 2025 03:56 WIB

Ragam
Fernando Emas (Foto: Dok MI)

Presiden "Ndasmu" Lakukan Evaluasi untuk Bisa Bertahan sampai 2029

19 Maret 2025 14:26 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB