Bawaslu Tidak Persoalkan Jokowi Cawe-cawe

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 22 Juni 2023 12:19 WIB
Jakarta, MI - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI tidak mempermasalahkan Presiden Jokowi yang cawe-cawe di pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. "Enggak terlalu masalah cawe-cawe, menurut kami enggak terlalu (masalah)," kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja kepada wartawan di Kantor Bawaslu RI, Rabu (21/6). Dia mengakui, mengenai cawe-cawe memang sulit dipisahkan dari figur seorang presiden. Sebab, Presiden acap kali diundang oleh partai politik untuk menghadiri cara atau kegiatan partai politik. "Ini agak sulit dipisahkan dari presiden, yang bisa dipisahkan misalnya dia ke acara partai, boleh-boleh saja enggak ada masalah," ucapnya. Terkait dengan istilah cawe-cawe ini, Bagja menyadari banyak muncul persepsi yang berbeda. Namun, hal itu tergantung dari persepsi dari seorang-seorang dalam menanggapi hal tersebut. "Kalau buat cawe-cawe, saya kira semua itu punya preferensi," imbuhnya. Dia mengatakan, dalam ketentuan hukum tidak ada yang mengatur soal cawe-cawe ini. Kendati begitu, Bawaslu mengingatkan kepada seluruh pejabat khusunya yang berasal dari partai politik untuk tidak menggunakan fasilitas saat melakukan kampanye. "Beliau (Jokowi) Kepala Negara, juga anggota parpol, Pak Jokowi-nya anggota parpol, boleh-boleh saja (cawe-cawae), tinggal tempatnya dimana dan bagaimana," pungkasnya. (ABP)

Topik:

Bawaslu Jokowi Cawe-cawe

Berita Sebelumnya

Komisi I DPR Masih Bisu Soal Kasus Korupsi BTS Kominfo Rp 8 Triliun, Mengapa?

Berita Selanjutnya

Presiden Harus Cuti Jika Ingin Terlibat Kampanye

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB