Konsolidasi Pengawasan DPT Tingkat Provinsi, Lolly Minta Sinkronisasi Data dengan Jelas dan Aktual

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 2 Juli 2023 14:32 WIB
Jakarta, MI - Bawaslu melakukan konsolidasi pengawasan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat provinsi yang bersumber dari data pengawasan tingkat kabupaten/kota. Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mewanti-wanti agar melakukan sinkronisasi data sehingga hasilnya menggambarkan laporan hasil pengawasan dengan jelas dan aktual. "Penetapan DPT nasional adalah momentum bersama, di mana kita diuji kualitas hasil pengawasan pemilu, apakah akurat? Karena (itu) akan berkorelasi dengan salah satu pilar yang menyangkut hak pilih warga negara," katanya secara daring (dalam jaringan) dalam Rapat Konsolidasi Hasil Pengawasan DPT di Tingkat Provinsi yang diselenggarakan di Gedung Bawaslu, Jakarta, Jumat (30/6/2023). Lolly mengungkapkan, kegiatan ini akan menghasilkan berbagai informasi pengawasan DPT yang terkini (update) dan teraktual yang terjadi di seluruh provinsi. "Diharapkan akan bergerak terus untuk melakukan kerja terbaik dengan Bawaslu RI (pusat) menyiagakan proses penetapan DPT nasional pada 2 Juli 2023," tegas perempuan peraih magister hukum dari Universitas Pakuan Bogor tersebut. Dia pun meminta untuk melakukan sinkronisasi data secara berjenjang dari tingkat bawah. "Mulai dari tingkatan PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) sampai dengan Bawaslu Provinsi ini menggambarkan kualitas kerja pengawas pemilu hasil analisis. Cara mengeceknya provinsi terbuka menyampaikan masalah yang ada," tutur mantan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat ini. Lolly menegaskan, perlu menindaklanjuti hasil pengawasan beberapa kabupaten/kota yang diduga terdapat dugaan pelanggaran pemilu. "Sikap Bawaslu jika ditemukan proses yang tidak benar maka harus dilakukan proses penanganan pelanggaran jika memang datanya tidak benar dari KPU. Makanya laporan di tingkat provinsi harus digambarkan dengan jelas, baik hal yang sudah 'clear' maupun yang belum. Ini menjadi waktu untuk konsolidasi data," terangnya. Untuk itu, dia mengingatkan agar cermat dalam melakukan analisis data pengawasan penyusunan DPT. "Silakan analisis data yang sudah dikompilasi. Jangan sampai kita tegas tetapi data kita tidak jelas," ucap perempuan kelahiran Cianjur, 28 Februari 1978 itu.     #Konsolidasi Pengawasan DPT Tingkat Provinsi

Topik:

Bawaslu Lolly Suhenty

Berita Sebelumnya

Jokowi ke Polri: Jangan Ada Lagi Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas

Berita Selanjutnya

Korupsi BTS Kominfo Rp 8 Triliun, Kejagung Bakal Dalami Peran Menpora Dito Ariotedjo

Berita Terkait

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB

Politik
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf (Foto: Dok MI/Ant)

24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Nilai KPU dan Bawaslu Sengaja Lalai hingga Negara Tekor Rp 1 Triliun

27 Februari 2025 20:07 WIB