Soroti TPS Lokasi Khusus, Perlindungan Hak Pilih Warga di IKN Banyak yang Tidak Bisa Diakomodir

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 3 Juli 2023 10:00 WIB
Jakarta, MI - Bawaslu menyoroti juga soal tempat pemungutan suara (TPS) pada lokasi khusus. Anggota Bawaslu RI, Puadi, mengatakan, masyarakat yang berada di lokasi khusus belum terakomodir hak pilihnya. "Masih terdapat hak pilih warga yang belum terakomodir di TPS lokasi khusus," jelasnya kepada wartawan di Kantor KPU RI, Minggu (2/7). Terkait dengan TPS lokasi khusus ini, kata Puadi, Bawaslu melakukan pencermatan pada hak pilih pekerja yang berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimatan Timur. "Perlindungan hak pemilih di lokasi IKN yang banyak tidak bisa diakomodir dalam DPTb (daftar pemilih tambahan, Red)," jelasnya. Selain itu, lanjut Puadi menjelaskan, Ibu Kota Nusantara tidak masuk sebagai salah satu kriteria lokasi khususnya yang diatur Pasal 197 ayat (1) PKPU 7/2022. Oleh karena itu, terdapat potensi pemilih yang berada di IKN itu pindah ke TPS khusus yang lainnya. "Terkait hal tersebut berpotensi tidak dapat berikan suara di TPS reguler, kerena masih terdapat di TPS lokasi khusus," terangnya. "Ini ada potensi kerawanannya pemilih tersebut dapat suara di 2 TPS yakni di TPS khusus dan reguler dengan mekanisme daftar pemilih khusus," pungkasnya. (ABP)       #Perlindungan Hak Pilih Warga di IKN

Topik:

Bawaslu IKN TPS Lokasi Khusus

Berita Sebelumnya

Hasil Pengawasan Bawaslu Terhadap DPT Masih Ditemukan Pemilih yang TMS

Berita Selanjutnya

Catatan Bawaslu Ditindaklanjuti, Jumlah Pemilih Kemungkinan Bertambah

Berita Terkait

Nasional
Ibu Kota Nusantara (IKN) (Foto: Ist)

Target 2029: 9.500 ASN Pusat Pindah Kerja ke IKN

27 September 2025 12:15 WIB

Hukum
Bedeng para pekerja pembangunan National Training Center (NTC) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang diduga sudah ditinggalkan (Foto: Dok MI)

Dugaan Korupsi Proyek NTC Rp170 M di IKN Seret Erick Thohir, Sudah Dilaporkan ke KPK!

26 September 2025 00:13 WIB

Nasional
Presiden RI, Prabowo Subianto (Foto: Dok MI)

Prabowo Teken Perpres, IKN jadi Ibu Kota Politik di 2028

20 September 2025 16:53 WIB

Nasional
Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka (Foto: Ist)

Wapres Gibran Tegaskan Proyek IKN Terus Berjalan di Era Prabowo

24 Agustus 2025 11:03 WIB

Nasional
Istana Negara di Kota Nusantara (Foto: Ist)

DPR Soroti Minimnya Transportasi Menuju IKN

11 Agustus 2025 15:02 WIB

Hukum
Terbongkarnya praktik penambangan batu bara ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, Kalimantan Timur, telah memicu sorotan tajam dari Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia. Kasus ini dinilai sebagai bukti nyata lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan mineral dan batu bara (minerba). Aktivitas ilegal ini terungkap setelah berlangsung sejak 2016. Operasi Bareskrim Polri berhasil membongkar praktik ini, menyita 351 kontainer batu bara ilegal dan menangkap tiga tersangka.

Tambang Ilegal di IKN Rp 5,7 T: Masih Banyak Tak Tersentuh Hukum di Kaltim, Pejabat Negara Diduga Terlibat!

22 Juli 2025 12:56 WIB