Hasil Pengawasan Bawaslu Terhadap DPT Masih Ditemukan Pemilih yang TMS

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 3 Juli 2023 09:00 WIB
Jakarta, MI - Bawaslu menyatakan bahwa terdapat potensi perpindahan pendudukan setelah penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu serentak 2024. Anggota Bawaslu RI, Puadi menjelaskan, potensi itu dikarenakan rekapitulasi daftar pemilih memakan waktu yang cukup panjang sebelum ditetapkan sebagai DPT. "Penetapan DPT tingkat nasional rentang waktu yang panjang antara rekapitulasi dan penetapan DPT Kabupaten/Kota dan Provinsi," katanya kepada wartawan di Kantor KPU RI, Minggu (2/7). "Kemudian dilanjutkan tingkat nasional pelaksanaan pemungutan suara berpotensi terjadi perpindahan penduduk ke daerah lain," sambungnya. Kata Puadi, pihaknya juga menemukan daftar pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) masuk ke dalam DPT. "Karena tidak ada bukti autentik, ada tiga point pertama, alih status sipil menjadi TNI-Polri, kemudian warga negara calon pemilih yang sudah meninggal," ungkapnya. Puadi menambahkan, pada DPT yang telah ditetapkan oleh KPU juga diduga ada beberapa pemilih yang belum masuk dalam kategori pemilih pada pemilu 2024. "Kemudian terdapat potensi pemilih di bawah umur yang belum masuk sebagai daftar pemilih," punkgasnya. (ABP)   #Hasil Pengawasan Bawaslu Terhadap DPT

Topik:

Bawaslu dpt pemilu 2024 Daftar Pemilih Tetap Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap

Berita Sebelumnya

Menpora Dito Ariotedjo Belum Lapor Harta Kekayaan!

Berita Selanjutnya

Soroti TPS Lokasi Khusus, Perlindungan Hak Pilih Warga di IKN Banyak yang Tidak Bisa Diakomodir

Berita Terkait

Opini
Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) (Foto: Dok MI/Aswan)

Pemilu Dipisah: Koreksi Pelaksanaan 2024 yang Tak Optimal

2 Juli 2025 23:11 WIB

Nasional
Anggota Bawaslu RI, Puadi (Foto: Dok MI)

Bawaslu Setuju Dengan Putusan MK Pisah Pemilu Nasional-Daerah

29 Juni 2025 12:43 WIB

Ragam
Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar acara Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-17 di ruang pertemuan lantai 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Selasa (15/4/2025) (Foto: MI/Jiani)

HUT ke-17, Bawaslu Konsisten Jaga Demokrasi Bangsa

15 April 2025 17:22 WIB

Nasional
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian beberkan PSU saat Raker dengan Komisi II DPR. (Foto: Rizal)

DPR Pastikan Anggaran PSU Pilkada 2024 di 24 Daerah, KPU Wajib Jalankan Putusan MK

10 Maret 2025 16:08 WIB

Nasional
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja (Foto: Dok MI)

Kekurangan Dana, Bawaslu Butuh Rp 90 Miliar Untuk Pengawasan PSU

10 Maret 2025 13:30 WIB

Politik
DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU RI lantaran terbukti bersalah dalam perkara dugaan tindak asusila terhadap salah seorang PPLN untuk wilayah Eropa. Hasyim merupakan teradu atas dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara Nomor 90/PKE-DKPP/V/2024. Pembacaan putusan perkara itu digelar di ruang Sidang DKPP, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). (Foto: Dok MI/Aswan)

Soroti 24 Daerah PSU Pilkada 2024, DPR Minta DKPP Periksa Aduan ke KPU dan Bawaslu

27 Februari 2025 20:25 WIB