Dugaan Manipulasi Tukin, KPK Periksa Mantan Irjen dan Bendahara Kementerian ESDM

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 2 Agustus 2023 16:51 WIB
Jakarta, MI - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Akhmad Syakhroza, Rabu (2/8). Akhmad Syakhroza dicecar penyidik lembaga antirasuah itu soal audit internal atas temuan pembayaran dana tunjangan kinerja (tukin) fiktif di Kementerian ESDM. "Akhmad Syakhroza (Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait pelaksanaan audit internal atas temuan pembayaran dana tukin fiktif di Kementerian ESDM," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri. Tak hanya Akhmad Syakhroza, penyidik juga memeriksa Bendahara Pengeluaran periode 2020-2021 pada Kementerian ESDM, Abdullah. Abdullah dicecar soal dugaan adanya rancangan untuk memanipulasi pencarian dana tukin pegawai Kementerian ESDM. "Abdullah, saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dugaan rancangan untuk manipulasi pencairan dana tukin," ujar Ali. Sudah 10 pegawai Kementerian ESDM sebagai tersangka korupsi pembayaran dana tukin fiktif. Para tersangka diduga bersekongkol menggelembungkan dana tukin Kementerian ESDM hingga merugikan negara Rp27,6 miliar dalam kurun waktu dua tahun. 10 tersangka itu adalah Subbagian Perbendaharaan, Priyo Andi Gularso (PAG); Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Novian Hari Subagio (NHS); Staf PPK, Lernhard Febian Sirait (LFS); Bendahara Pengeluaran, Abdullah (A), Bendahara Pengeluaran, Christa Handayani Pangaribowo (CHP); PPK, Haryat Prasetyo (HP); Operator SPM, Beni Arianto (BA); Penguji Tagihan, Hendi (H); PPABP, Rokhmat Annashikhah (RA); dan Pelaksana Verifikasi dan Perekaman Akuntansi, Maria Febri Valentine (MFV). Dengan akal liciknya, para tersangka itu diduga telah memanipulasi dan menerima pembayaran tunjangan kinerja yang tidak sesuai ketentuan. Dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya hanya dibayarkan Rp1.399.928.153, kemudian digelembungkan atau di-mark up menjadi sebesar Rp29.003.205.373. Atas penggelembungan dana tersebut, terjadi selisih sebesar Rp27.603.277.720 Dari selisih tersebut, para tersangka mendapat keuntungan yang berbeda-beda, Priyo Andi Gularso Rp4,75 miliar, Novian Hari Subagio Rp1 miliar, Lernhard Febian Sirait Rp10,8 miliar, Christa Handayani Pangaribowo Rp2,5 miliar dan Abdullah Rp350 Juta. Selanjutnya, Haryat Prasetyo Rp1,4 miliar, Beni Arianto Rp4,1 miliar, Hendi Rp1,4 miliar, Rokhmat Annashikhah Rp1,6 miliar dan Maria Febri Valentine Rp900 juta. Berdasarkan hasil penelusuran KPK, uang haram yang dikantongi para tersangka tersebut diduga digunakan untuk sejumlah keperluan. Di antaranya, untuk menyuap Pemeriksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sejumlah sekitar Rp1,035 miliar. Kemudian, digunakan dalam rangka dana taktis untuk operasional kegiatan kantor. Selanjutnya, digunakan untuk keperluan pribadi di antaranya, kerja sama umroh, sumbangan nikah, THR, pengobatan, serta pembelian aset berupa tanah, rumah, indoor volley, mess atlet, kendaraan, hingga logam mulia. #Tukin

Topik:

KPK Korupsi Tukin ESDM

Berita Sebelumnya

KPK Usut Aliran Dana Rafael ke PT Pos Indonesia, Garuda Indonesia dan Cubes Consulting

Berita Selanjutnya

Rawan Tak Patuh Hukum, Pakar Hukum Dorong Perwira Militer Menjauh dari Pos Sipil

Berita Terkait

Hukum
Empat dari 21 tersangka kasus dana hibah Jawa Timur, (kiri-kanan) yakni pihak swasta dari Blitar Jodi Pradana Putra, pihak swasta dari Tulungagung Wawan Kristiawan, anggota DPRD Jatim Hasanuddin, dan mantan Kepala Desa dari Tulungagung Sukar, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi Terima Rp 32,2 M terkait Korupsi Dana Hibah Pokmas

3 jam yang lalu

Monitor Hukum
Dokumen diduga berisi agen travel penerima kuota haji 2024 tambahan (Foto: Dok MI/Istimewa)

5 Biro Travel dengan Kuota Haji Terbesar Ini dalam Bidikan KPK!

3 jam yang lalu

Hukum
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu (Foto: Dok MI)

Babak Baru Kasus Suap PLTU-2 Cirebon Diusut KPK

9 jam yang lalu

Hukum
KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim (Foto: Istimewa)

KPK Jebloskan 4 Tersangka Kasus Suap Dana Hibah Jatim ke Balik Jeruji Besi

16 jam yang lalu

Hukum
Pesawat Garuda Indonesia (Foto: Istimewa)

KPK Ingatkan Risiko Korupsi Pembelian Pesawat Garuda Miliaran Dolar AS

17 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok/MI/)

KPK Ultimatum Pihak Agen Travel yang Tak Kooperatif terkait Kasus Kuota Haji

19 jam yang lalu