P2G Tolak Kampanye di Tempat Pendidikan

Akbar Budi Prasetia
Akbar Budi Prasetia
Diperbarui 24 Agustus 2023 12:26 WIB
Jakarta, MI - Dewan Pengurus Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak dengan tegas fasilitas pendidikan menjadi tempat ajang bagi partai politik untuk melakukan kampanye. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri menanggapi amar Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 65/PUU-XXI/2023 bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. "Akan mengganggu proses belajar dan mengajar," kata Imam kepada Monitorindonesia.com, Kamis (24/8). Menurutnya, penjelasan pada amar putusan tersebut terdapat kesalahan. Misalnya, kampanye itu diperbolehkan jika mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat. Kata Imam, kepala sekolah akan sulit menolak apalagi diperintahkan secara struktural dari Pemda dan dinas pendidikan. "Apalagi jika pimpinan struktural di sekolah atau daerah sudah punya preferensi politik tertentu," jelas Imam. P2G juga mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan fasilitas atau aset sekolah. Jika dikembalikan ke sekolah. Dikatakan Imam, jiak aset yang hilang yang bertanggung jawab adalah pihak sekolah, maka itu akan sangat membebani. Padahal Pemilu dan pendidikan anggarannya berbeda. "Ini seperti anggaran pendidikan dituntut mensubsidi Pemilu yang juga sudah ada anggarannya. Karena sudah pasti setiap kerusakan akan ditanggung sekolah (anggaran pendidikan)," pungkas Imam. (ABP)     #P2G Tolak Kampanye di Tempat Pendidikan

Topik:

MK Kampanye P2G

Berita Sebelumnya

Kemenhub Didesak Cabut SK BP Batam

Berita Selanjutnya

Bawaslu Tolak Laporan Ganjarian Spartan Soal Deklarasi Prabowo

Berita Terkait

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

18 Akademisi Hukum Ajukan Amicus Curiae ke MK: Pasal 21 UU Tipikor Mengandung Norma Kabur hingga Kriminalisasi Berlebihan

7 jam yang lalu

Politik
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad (Foto: Dok/MI)

DPR Akan Kaji Putusan MK Batalkan Kewajiban Tapera

30 September 2025 17:59 WIB

Ekonomi
Ilsutrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Tapera jadi Tabungan Sukarela

29 September 2025 17:57 WIB

Ekonomi
Timboel Siregar, Sekjen OPSI (Foto: Dok MI)

Putusan MK Tentang Tapera Beri Kepastian dan Fleksibilitas Pekerja

29 September 2025 16:44 WIB

Hukum
Ilustrasi - Tapera (Foto: Istimewa)

Bertentangan dengan UUD, MK Putuskan UU Tapera Harus Diubah

29 September 2025 16:07 WIB

Hukum
Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) (Foto: Dok MI)

Gugatan UU Polri soal Pendidikan Minimal Ditolak MK

17 September 2025 22:57 WIB