Tok! Lukas Enembe Divonis 8 Tahun Penjara

Rizky Amin
Rizky Amin
Diperbarui 19 Oktober 2023 13:39 WIB
Jakarta, MI - Tok, Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe divonis hukuman 8 tahun penjara atas kasus dugaan suap dan gratifikasi. "Menyatakan terdakwa Lukas Enembe telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan gratifikasi. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Lukas Enembe dengan pidana penjara selama 8 tahun penjara," kata Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh, Kamis (19/10). Selain pidana penjara, Lukas Enembe juga dihukum untuk membayar pidana denda Rp 500 juta subsider 4 bulan. Lukas dinyatakan bersalah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Pemberantasan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebelumnya, menuntut Lukas Enembe dengan hukuman 10 tahun penjara dan enam bulan serta denda Rp1 miliar subsider 6 bulan. JPU KPK menuntut Majelis Hakim menyatakan Lukas Enembe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. JPU KPK meyakini Enembe terbukti menerima suap senilai Rp45,8 miliar dan gratifikasi sebesar Rp1,9 miliar. Enembe juga dituntut dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp47,8 miliar. Dalam perkara ini, terdakwa lainnya Rijatono Lakka sudah dijatuhi hukuman lima tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider 6 bulan. Rijatono terbukti bersalah sebagai penyuap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe dalam kasus suap dan gratifikasi. Oleh karena itu, Lukas Enembe pernah dua kali dikabulkan menjalani masa pembantaran yaitu pada 26 Juni-9 Juli 2023, dan 16-31 Juli 2023. Selama dibantarkan, Lukas dirawat di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta. (An)  

Topik:

KPK Lukas Enembe Lukas Enembe Divonis 8 Tahun Penjara Kasus dugaan suap dan Gratifikasii

Berita Sebelumnya

Tiga Saksi Kunci Korupsi Impor Gula: Pejabat Kemenperin

Berita Selanjutnya

Harta Benda Lukas Enembe Terancam Disita

Berita Terkait

Hukum
Presiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kiri), Menteri BUMN Erick Thohir (kiri), Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) dan Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi (kanan) memberikan keterangan kepada wartawan saat meninjau proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, (13/10/2022). Progres pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung telah mencapai 88,8 persen dan direncanakan beroperasi pada Juli 2023.

KPK Sudah Lama Tahu Dugaan Mark Up Proyek Whoosh hingga Kaki Agus Pambagio Diinjak Wantimpres!

2 jam yang lalu

Hukum
Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD (Foto: Istimewa)

Mahfud MD Siap Dipanggil KPK Terkait Dugaan Mark Up Proyek Whoosh

5 jam yang lalu

Hukum
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo (Foto: Dok/MI)

KPK Maraton Pemeriksaan Saksi di Kasus Korupsi Kuota Haji: Biar Segera Tuntas

13 jam yang lalu

Hukum
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Yugi Prayanto (Foto: Istimewa)

Waketum Kadin Yugi Prayanto Diduga Keciprat USD 10.000 dari Korupsi Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso

25 Oktober 2025 20:09 WIB

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI (Foto: Dok MI/Aldiano Rifki)

Periksa Eks Kabirokum Kementan Maman, KPK Selisik Mitra Penyedia Asam Formiat

25 Oktober 2025 19:56 WIB

Hukum
Bobby Nasution (Foto: Dok MI/Istimewa)

Diduga Terikat Janji dengan Jokowi, KPK Ciut ke Bobby Nasution

25 Oktober 2025 15:41 WIB