LaNyalla: Pertemuan 10 November Adalah Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri
![Reina Laura](https://monitorindonesia.com/images/avatar-placeholder.jpg )
![LaNyalla: Pertemuan 10 November Adalah Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri Ketua DPD RI AA LaNyalla Mattalitti [Foto: Doc. DPD]](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/f15455f9-ae1e-437a-931c-31cb2f29f5c5.jpg)
Surabaya, MI - Rencana Dewan Presidium Konstitusi yang akan dipimpin Wakil Presiden RI ke VI Jenderal TNI (purn) Try Sutrisno dan Pimpinan DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, bersama komponen masyarakat untuk mendatangi pimpinan MPR RI, pada Jumat, (10/11) mendatang, disebut sebagai Gerakan Pancasila Memanggil untuk Negeri.
“Ini adalah perwujudan kecintaan kami terhadap Indonesia. Dan gerakan ini murni untuk Indonesia yang lebih baik. Tidak ada agenda dan kepentingan lain, selain mengembalikan Pancasila sebagai falsafah dasar dan norma hukum tertinggi dalam berbangsa dan bernegara di republik ini,” kata LaNyalla.
Teknis dan agenda acara untuk tanggal 10 November, sambung LaNyalla, akan disampaikan secara terbuka dalam acara Deklarasi Dewan Presidium Konstitusi yang akan digelar di Sekretariat MPN Pemuda Pancasila di Jakarta, Jumat 3 November mendatang.
“Kami mengajak perwakilan komponen bangsa untuk hadir, baik di tanggal 3 November, maupun di tanggal 10 November di MPR RI,” ujarnya.
Dikatakan LaNyalla, nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai yang sudah ada dan mewarnai hidup bangsa di Nusantara jauh sebelum Indonesia lahir.
Oleh karena itu, para pendiri bangsa bersepakat bahwa sistem bernegara Indonesia, adalah sistem tersendiri. Bukan sistem liberal yang individualis, dan juga bukan sistem komunis yang berbasis kelas.
“Karena manusia Indonesia adalah manusia monodualis, sehingga ada keselarasan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Karena kemerdekaan yang diperjuangkan Indonesia adalah kemerdekaan bangsa. Bukan kebebasan individu. Sehingga sistem demokrasi Pancasila yang diwujudkan dalam sistem bernegara oleh pendiri bangsa itulah yang harus kita jalankan,” jelasnya.
Sebab, lanjutnya, sistem bernegara di Indonesia sudah seharusnya konsisten dengan penegasan bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Maka sistem bernegara di Indonesia juga harus melandaskan kepada Lima Sila, yang meliputi ketuhanan, kemanusian, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
“Tapi kemudian kita mengadopsi begitu saja sistem barat yang liberal, bahkan semakin hari semakin neoliberal. Akibatnya kita kehilangan jati diri dan kehilangan orientasi sebagai bangsa besar, bangsa yang dilahirkan oleh peradaban besar di masa lampau. Ini yang wajib kita kembalikan, dengan kembali kepada Pancasila,” imbuhnya.
Ditambahkan LaNyalla, UUD hasil Amandemen tahun 1999-2002 yang telah mengubah sistem bernegara dan meninggalkan Pancasila harus kita koreksi. Dengan cara kita kembalikan ke UUD 1945 naksah 18 Agustus 1945, lalu kita lakukan Amandemen dengan teknik adendum. Sehingga kita menyempurnakan dan memperkuat kedaulatan rakyat, tanpa mengubah sistem bernegara.
“Insya Allah Indonesia semakin berdaulat, adil dan makmur. Karena semua negara di dunia semakin memperkokoh kedaulatannya dalam menyongsong perubahan global. Amerika sudah memulai dengan slogan Buy America dan America Great Again. China juga sudah merajut kembali Jalur Sutera yang digagas pendahulu mereka. Indonesia juga harus kembali ke Pancasila, karena hanya sistem ini yang memiliki wadah yang utuh untuk menampung semua elemen bangsa sebagai pemilik kedaulatan,” pungkasnya.
![Anggota DPD dan DPR RI Dorong BPK Segera Audit BP Tangguh dan SKK Migas Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/filep.webp)
Anggota DPD dan DPR RI Dorong BPK Segera Audit BP Tangguh dan SKK Migas
3 Juli 2024 22:50 WIB
![CBA Minta KPK Sidik Anggaran Iklan-iklan Deklarasi Paket Pimpinan DPD RI Uchok Sky Khadafi (Foto: Dok MI/Pribadi)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/cba-minta-kpk-sidik-anggaran-iklan-iklan-deklarasi-paket-pimpinan-dpd-ri.webp)
CBA Minta KPK Sidik Anggaran Iklan-iklan Deklarasi Paket Pimpinan DPD RI
25 Juni 2024 08:26 WIB
![Amien Rais Lanjutkan Safari ke Kompleks Parlemen, Kini Giliran Ketua DPD RI yang Ditemui Ketua DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti (kiri) dan Ketua MPR RI periode 1999-2004 Amien Rais (Foto: MI/Dhanis)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/amies-rais.webp)
Amien Rais Lanjutkan Safari ke Kompleks Parlemen, Kini Giliran Ketua DPD RI yang Ditemui
24 Juni 2024 10:54 WIB
![Jamintel Kejagung Hadiri Raker dengan DPD RI, Bahas Penegakan Hukum di Daerah dan Kesiapan Pilkada Serentak 2024 Jamintel Reda Manthovani menghadiri Rapat Kerja dengan Komite I DPD RI dalam rangka membahas penegakan hukum di daerah pada Selasa 21 Mei 2024 di Ruang Rapat Sriwijaya Gedung DPD RI, Jakarta (Foto: Istimewa)](https://monitorindonesia.com/storage/news/image/jamintel-kejagung-hadiri-raker-dengan-dpd-ri-bahas-penegakan-hukum-di-daerah-dan-kesiapan-pilkada-serentak-2024.webp)
Jamintel Kejagung Hadiri Raker dengan DPD RI, Bahas Penegakan Hukum di Daerah dan Kesiapan Pilkada Serentak 2024
25 Mei 2024 16:40 WIB