Utang Luar Negeri RI Capai 417,5 Miliar Dolar AS

mbahdot
mbahdot
Diperbarui 15 Februari 2021 18:48 WIB
  MI, Jakarta - Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia akhir triwulan IV-2020 mencapai 417,5 miliar dolar AS terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar 209,2 miliar dolar dan swasta termasuk BUMN sebesar 208,3 miliar dolar AS. “Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia akhir triwulan IV-2020 tumbuh sebesar 3,5 persen (yoy), menurun dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 3,9 persen,” demikian keterangan tertulis Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Senin (15/2). BI mencatat pertumbuhan ULN Indonesia itu melambat terutama disebabkan perlambatan pertumbuhan ULN swasta. Pada triwulan IV-2020, ULN pemerintah tercatat sebesar 206,4 miliar dolar AS atau tumbuh 3,3 persen secara tahunan atau (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan III-2020 sebesar 1,6 persen (yoy). BI mengungkapkan meningkatnya ULN pemerintah karena terjaganya kepercayaan investor sehingga mendorong masuknya aliran modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN). Selain itu, penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). BI menyebutkan ULN pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas, yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial 23,9 persen dari total ULN pemerintah. Kemudian, di sektor konstruksi (16,7 persen), sektor jasa pendidikan (16,7 persen), dan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,9 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,1 persen). Sementara itu, ULN swasta pada akhir triwulan IV-2020 tercatat 3,8 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 6,2 persen (yoy). Perlambatan ini, lanjut BI, karena ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (PBLK) serta kontraksi pertumbuhan ULN lembaga keuangan (LK) yang lebih dalam. Pada akhir triwulan IV-2020, ULN PBLK tumbuh sebesar 6,4 persen (yoy), melambat dari pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 8,4 persen (yoy). Selain itu, kontraksi ULN LK tercatat sebesar 4,7 persen (yoy), lebih besar dari kontraksi pada triwulan sebelumnya yang tercatat 0,9 persen (yoy). Berdasarkan sektornya, ULN terbesar dengan pangsa mencapai 77,1 persen dari total ULN swasta bersumber dari jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin, industri pengolahan, dan pertambangan dan penggalian. BI menambahkan struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Struktur ULN yang sehat tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir triwulan IV-2020 yang tetap terjaga pada kisaran 39,4 persen, meski meningkat dibandingkan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 38,1 persen. Selain itu, besarnya pangsa ULN berjangka panjang yang mencapai 89,1 persen dari total ULN menjadikan struktur ULN Indonesia sehat. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan ULN, didukung dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Topik:

-

Berita Sebelumnya

Terima Dubes Jepang, Ketua MPR Dorong Perusahaan Otomotif Jepang Kembangkan Kendaraan Listrik 

Berita Selanjutnya

BPS : Angka Kemiskinan September 2020 Naik Jadi Rp 458.947

Berita Terkait

Nasional
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo meninjau langsung Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo. Kementerian PU menurunkan alat berat guna melakukan pembersihan pasca ambruknya pondok pesantren tersebut, Sidoarjo, Senin (6/10). (Foto: Dok PU)

Tinjau PP Al Khoziny, Sidoarjo, Menteri PU Sampaikan Duka Cita

1 jam yang lalu

Hukum
Jaksa Gadungan saat diamankan Kejari OKI (Foto: Dok MI)

Nekat jadi Jaksa Gadungan, PNS BPPKB Way Kanan Ini Ditangkap Kejari OKI

7 jam yang lalu

Nusantara
Kepala Satpol PP Malut, Rahmat Djabir (Foto: Dok MI)

Satpol PP Malut Wujudkan Damkar Siaga Cepat di Setiap Kejadian

8 jam yang lalu

Hukum
Kantor Redaksi Monitorindonesia.com (Foto: Dok MI/La Aswan)

Monitorindonesia.com Diancam Gegara Beritakan Korupsi PMT: "detele artikelnya atau saya hold 1 tahun webnya?"

8 jam yang lalu

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

9 jam yang lalu

Ragam
Gedung Bank Mandiri [Foto: Doc. Mandiri]

Inovasi Livin’, Kopra, dan Livin’ Merchant Antarkan Bank Mandiri Raih “Indonesia Customer Experience of the Year” 2025

10 jam yang lalu