DPR Ingatkan Direksi BPJS Jaga Dana Pekerja

Aldiano Rifki
Aldiano Rifki
Diperbarui 22 Februari 2021 02:00 WIB
Jakarta, MI - Anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta BPJS Ketenagakerjaan menjaga dana pekerja dari tindakan yang merugikan hak para pekerja. “Direksi dan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan yang baru wajib menjaga dana para pekerja yang diberikan ke BPJS Ketenagakerjaan,” kata Kurniasih dalam keterangan tertulis DPR Minggu (21/2/2021). Ia mengingatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan per Desember 2020 adalah 50,72 juta pekerja. Sementara, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, lanjutnya, dari pekerja migran Indonesia dari rentang 2017-2020 sebanyak 747 ribu peserta. Dari jumlah itu, ujar dia, peserta BPJS Ketenagakerjaan dari pekerja migran Indonesia yang aktif pada 2020 sebanyak 389 ribu orang. “Ada lebih dari 50 juta pekerja yang dananya dititipkan di BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerjalah yang saat ini paling cemas atas nasib dana investasi BPJS Ketenagakerjaan,” katanya. Untuk itu, menurut DPR menjadi penting agar segera diumumkan secara terbuka dan apa adanya tentang tindak lanjut penyidikan hasil audit BPK yang sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Hal tersebut diucapkan Kurniasih terkait dugaan kasus investasi BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan hasil audit BPK yang telah diserahkan ke Kejaksaan Agung. Ia menyebut ada 29,12 juta pekerja yang terdampak akibat pandemi, dengan rincian 24,03 juta orang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19, 2,56 juta orang kehilangan pekerjaan atau menganggur, 1,77 juta orang sementara tidak bekerja, dan 760 ribu orang masuk dalam bukan angkatan kerja sebagai dampak pandemi. Begitu juga, lanjutnya, dengan pekerja migran Indonesia yang sebagian harus kembali pulang ke Tanah Air hingga belum dibukanya pintu penempatan di beberapa negara. “Jangan sampai menambah beban masalah, korbannya adalah para pekerja. Kita berharap seperti yang dijanjikan BPJS Ketenagakerjaan, dana pekerja aman dan itu harus dibuktikan dengan kejelasan segera dari pengungkapan dugaan kasus ini,” katanya. [man]

Topik:

Direksi BPJS Dana Pekerja Komisi IX DPR

Berita Sebelumnya

Pegadaian Dorong Mahasiswa Jadi Wirausahawan Muda

Berita Selanjutnya

Jamkrindo Bantu Pemberdayaan Ekonomi Petani Kopi Garut

Berita Terkait

Hukum
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum terkait kasus dugaan korupsi pengadaan makanan tambahan (PMT) untuk balita dan ibu hamil di Kementerian Kesehatan tahun 2016-2020. Sprindik umum dimaksud belum memuat nama-nama tersangka. Hal itu akan dicari dalam proses penyidikan berjalan.

Kapan Sprindik Korupsi PMT Terbit? Begini Jawaban KPK

6 Oktober 2025 21:44 WIB

Investigasi
Ilustasi - Kasus dugaan korupsi biskuit balita dan bumil yang kini sedang diusut KPK semakin memperlihatkan bagaimana program bantuan gizi rawan dipolitisasi dan dijadikan ajang bancakan (Foto: Dok MI/Diolah)

Bongkar Peraup Keuntungan Ilegal PMT Biskuit Balita dan Bumil

5 Oktober 2025 11:18 WIB

Investigasi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (Foto: Dok MI/Aswan)

Lolos di Polri dan Kejagung, Akankah Perusahaan Pemenang Tender PMT Ini Nyangkut di KPK?

2 Oktober 2025 13:21 WIB

Nasional
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Nurhadi

Komisi IX DPR Dukung MBG, Tapi Perlu Evaluasi

29 September 2025 14:56 WIB

Hukum
Mantan Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini kini di Komisi I DPR RI (atas) dan Surat permohonan logistik PMT BUMIL, PMT Anak Sekolah, MP ASI dan APD Pekerja kepada Direktur Bini Gizi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. (Foto: Kolase MI/Aan)

Didesak Periksa Politikus NasDem Amelia Anggraini soal Korupsi PMT, KPK: Kita Tunggu Prosesnya!

17 September 2025 13:57 WIB

Hukum
Makanan Tambahan untuk Ibu Hamil dan Balita (Foto: Istimewa)

Ini Daftar Perusahaan yang Mengerjakan Proyek Biskuit Stunting senilai Rp 3 Triliun

8 September 2025 23:30 WIB