Erick Thohir Mantap, Satu Direksi BUMN Bisa Rangkap Jabatan di 22 Perusahaan

Adrian Calvin
Adrian Calvin
Diperbarui 23 Maret 2021 13:28 WIB
Monitorindonesia.com - Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Ukay Karyadi mengungkap temuan berbagai rangkap jabatan direksi/komisaris antar BUMN dengan perusahaan non BUMN. Bahkan, satu orang direksi memiliki rangkap jabatan hingga 22 perusahaan. "Bahkan jabatan rangkap untuk satu personil di sektor tertentu (yakni pertambangan) dapat mencapai 22 perusahaan," ujar Ukay dalam keterangan tertulis, Selasa (23/3/2021). Ukay menyebut, rangkap jabatan itu pada beberapa sektor yakni keuangan, asuransi, investasi 31 direksi/komisaris, pertambangan 12 direksi/komisaris, dan konstruksi 19 direksi/komisaris. Jika ditemukan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat sebagai akibat jabatan rangkap tersebut, kata Ukay, tidak tertutup kemungkinan akan diperdalam KPPU ke proses penegakan hukum. KPPU tengah mencermati aturan Kementerian BUMN yang memperkenankan adanya jabatan rangkap antar dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN dengan dewan komisaris perusahaan selain BUMN. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN (PermenBUMN). Rangkap jabatan antara direksi/komisaris diatur dalam pasal 26 Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Undang-undang tersebut melarang seseorang untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan yang pada waktu bersamaan merangkap sebagai direksi atau komisaris perusahaan lain apabila perusahaan-perusahaan tersebut di pasar bersangkutan yang sama, atau memiliki keterkaitan erat di bidang atau jenis usaha.[man]  

Topik:

Satu Direksi BUMN Bisa Rangkap Jabatan di 22 Perusahaan KPPU

Berita Sebelumnya

Kasus Pencurian Minyak, Anggota DPR Ini Dilaporkan ke MKD

Berita Selanjutnya

Tiga Tahun Mangkrak, Kejagung Lanjutkan Kasus  PT Antam

Berita Terkait

Hukum
Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M Fanshurullah Asa (Foto: Dok MI/Istimewa)

KPK Periksa Ketua KPPU M Fanshurullah Asa terkait Korupsi PGN

14 Mei 2025 18:18 WIB

Nasional
Suasana di pasar tradisional di Jakarta. (Dok. MI)

Harga Pangan Jelang Idul Fitri Naik, KPPU: Stok Masih Aman

28 Maret 2025 14:34 WIB

Hukum
Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh (Foto: Istimewa)

KPK Persilakan KPPU Laporkan Dugaan Korupsi Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh

21 Desember 2024 17:08 WIB